Network
GALAMEDIA - Eks politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyatakan, ada beberapa menteri yang harus dievaluasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, Jokowi selayaknya melakukan reshuffle pada sejumlah kementerian di kabinetnya.
"Pak Jokowi harus mengevaluasi atau melakukan reshuffle kepada menteri-menterinya yang bekerja untuk mempersiapkan dirinya untuk 2024. Itu secara umum," ujar Ferdinand saat berbincang-bincang dengan Akbar Faizal pada kanal YouTube AF Uncensored, Senin, 11 Oktober 2021.
Secara personal, Ferdinand pun mengungkapkan sejumlah nama yang menurutnya harus dievaluasi.
"Seperti Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Saya sampaikan ini harus dievaluasi karena saya lihat terlalu sibuk dengan pencitraan politik," ujarnya.
Kemudian, lanjut dia, Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan UMKM.
"Saya dulu mengenal kawan ini selaku fighter spiritnya tetapi setelah menjadi menteri saya tidak mendengar Menteri KUKM itu melakukan apa," katanya.
"Bahkan kini lebih banyak Menteri Ekonomi Parekraf ya Bang Sandi Uno yang berbicara tentang UMKM. Nah ini sebenarnya harus dievaluasi," sambungnya.
Ketiga, Ferdinand menyebutkan, Sofyan Jalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang.
"Ini harus dievaluasi karena masalah mafia tanah ini tak akan selesai karena mafianya ada di dalam," ungkapnya.
"Mafia di luar itu bisa eksis karena ada kerjasama dengan dalam. karena itu harus bisa diciptakan kultur kerja yang bisa mengubah karakter dan sifat," lanjutnya.
Keempat, lanjut dia, yakni Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
"Karena saya lihat dia sibuk untuk berkampanye untuk dirinya. Sementara kita sedang menghadapi situasi yang berat," ungkapnya.
Disebutkan, Presiden itu butuh pekerja-pekerja keras untuk negara bukan untuk untuk politik pribadinya.
"Masih ada beberapa nama lainnya. Tapi tak usah lah saya bicara semuanya," katanya.
Meski begitu, akhirnya Ferdinand menyebut nama Pratikno selaku Menteri Sekretaris Kabinet.
"Karena ini garda dan filter Presiden. Tapi beberapa kali Presiden berbicara blunder seperti isu Bipang. Itu tak seharusnya terjadi. Sekneg harusnya menjadi filter di sana," katanya.
Ia kembali mengatakan, ada kementerian lain yang harus diperbaiki kinerjanya. "Saya kemarin bicara ada 8-9 kementerian yang harus dievaluasi," katanya lagi.
Sebelumnya Ferdinand pun pernah menyatakan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate harus segera di-reshuffle.
Menurutnya, kebocoran data orang nomor satu di Indonesia itu merupakan hal yang sangat memalukan.
Ferdinand juga menilai bahwa kejadian tersebut merupakan pertanda bahwa Menkominfo sudah gagal dalam menjalankan tugasnya.
Ia mengatakan bahwa Institusi itu tidak mampu melindungi sistem aplikasi sebagai wajah memuat data kependudukan.
“Harusnya kominfo yang paling berperan besar disini, memimpin bagaimana melindungi keamanan data-data, terlebih dalam kasus ini kebocoran terjadi pada NIK seorang presiden,” ucapnya.
“Johnny G. Plate harus di-reshuffle karena kinerjanya sangat buruk,” tambahnya.***
