Network
GALAMEDIA – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merilis laporan evaluatif terkait kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Laporan berisi sejumlah catatan untuk menguji penyelenggaraan negara tunduk pada prinsip demokrasi, HAM, dan rule of law, bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf.
KontraS menyatakan, laporan ini disusun berdasarkan pemantauan selama dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, pendampingan hukum, data jaringan, serta catatan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh pihaknya yang kemudian dianalisis menggunakan standar-standar HAM yang berlaku secara universal.
Baca Juga: 5 Cara Mudah dan Sederhana Membuat Suhu Rumah Tetap Hangat dan Nyaman Selama Musim Hujan
Pihak KontraS menyampaikan, mereka masih melihat nihilnya komitmen Jokowi dalam melakukan perbaikan, setahun setelah diterbitkannya Catatan Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf pada 19 Oktober 2020.
Sebaliknya, kondisi demokrasi justru semakin buruk. Sebab, negara dinilai abai terhadap perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM sebagai mandat konstitusi.
Laporan KontraS menilai, selama dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, demokrasi seolah mati secara perlahan.
Baca Juga: Paling Spesial! 35+ Kode Redeem FF 20 Oktober 2021: Buruan Klaim Skin Terbaru dan Hadiah Lainnya
Hal ini dapat dilihat dari situasi kebebasan sipil yang semakin memburuk. Di antaranya, masifnya serangan terhadap Pembela HAM. Kedua, negara kian abai terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Ketiga, pendekatan represif di Papua yang minim koreksi. Keempat, minim komitmen terhadap instrumen HAM Internasional. Terakhir, kelima nihilnya partisipasi dalam pembuatan regulasi.
Menurut data yang dikumpulkan KontraS, sepanjang periode September 2019-September 2021, telah terjadi setidaknya 360 peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi dengan Kepolisian sebagai pihak yang paling banyak melakukan pelanggaran.
Baca Juga: TERUPDATE! Kode Redeem di Reward FF Garena, Rabu, 20 Oktober 2021, Ada Gun Skin Baru!
“Kami melihat, serangan digital paling banyak terjadi pada pihak yang bicara tentang kinerja pemerintah, khususnya pada isu korupsi, dengan bentuk serangannya paling banyak berupa peretasan,” ungkap KontraS seperti dilansir Galamedia Rabu, 20 Oktober 2021.
Selain itu, KontraS juga menyoroti kebijakan-kebijakan yang diluncurkan saat pandemi Covid-19 menyerang.
“Sebagaimana dalam kurun waktu dua tahun kepemimpinan Jokowi – Ma'ruf, sejumlah kebijakan bermasalah dikeluarkan seakan memanfaatkan keterbatasan dalam Pandemi Covid-19,” pungkasnya.***
