Jokowi Paksakan Pemindahan Ibu Kota, Rizal Ramli: Bukan Demokrasi, Ini United Oligarki!

- 21 Oktober 2021, 09:56 WIB
Ekonom senior Rizal Ramli.
Ekonom senior Rizal Ramli. //Twitter/@RamliRizal./

GALAMEDIA – Ekonom Senior, Rizal Ramli (RR) menyoroti dua megaproyek pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni pemindahan Ibu Kota dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dua megaproyek tersebut tengah menjadi sorotan karena dianggap tidak mendatangkan keuntungan bagi keuangan negara dan justru memperburuk fiskal.

RR pun menilai, pemerintah seharusnya menyadari keuangan negara yang kini tengah defisit cukup tajam akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Eksklusif 21+ Kode Redeem FF Terbaru! Hanya Hari Ini Kamis 21 Oktober 2021

Hal ini disampaikan RR dalam diskusi virtual Gelora Talks bertajuk "APBN di Antara Himpitan Pajak dan Utang Negara".

“Kita enggak punya uang untuk membangun ibu kota baru atau proyek ini atau proyek itu. Tapi mereka paksakan juga, bikin ibu kota baru misalnya,” ujarnya yang dilansir Galamedia Kamis, 21 Oktober 2021.

Terlebih, letak Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sangat jauh.

Baca Juga: Dapat Ancaman Pembunuhan Hingga Akui Psikologisnya Terganggu, Mantan Kim Seon Ho Tegas Ambil Langkah Hukum

Salah satu tokoh nasional ini pun mencontohkan beberapa negara yang melakukan pemindahan ibu kota, namun berujung kemubaziran dan hanya menjadi monumen saja.

“Padahal ibu kota itu (di Kalimantan Timur) jauh sekali. Naik pesawat tiga jam, di seluruh dunia banyak yang bikin ibu kota baru begitu, jaraknya jauh, gagal. Hanya jadi monumen saja,” ungkapnya.

“Brasil (misalnya), bikin ibu kota baru Brazilian City, tiga jam dari kota lama Rio de Jeneiro, gagal. Cuman jadi monumen doang,” sambungnya.

Baca Juga: Ini Arti Asmaul Husna: Al Alim, Al Qoobidh, Al Baasith, Berharap Allah Melapangkan Hati dan Meluaskan Rezeki

Contoh lainnya India yang dulunya memiliki ibu kota di Old Delhi kemudian membangun ibu kota baru di daerah Punjab.

Hasilnya proyek ibu kota baru ini  menjadi monumen semata dan tidak memiliki manfaat. Lantas dibangun lagi ibu kota baru di New Delhi yang hanya berjarak setengah jam dari Old Delhi yang akhirnya sukses.

Berbeda halnya dengan tetangga dekat, Malaysia. Dijelaskan, pembuatan ibu kota baru Malaysia di Putrajaya jaraknya hanya satu jam dari Kuala Lumpur dan terbilang sukses.

Baca Juga: Anthony Sinisuka Ginting Putuskan Mundur dari Denmark Open 2021 Akibat Sakit Punggung

Sehingga RR menganggap proyek pemindahan ibu kota hanya mengada-ngada dan terlalu dipaksakan.

"Jadi ini proyek (ibu kota baru Indonesia) ngada-ngada, dipaksakan dan semuanya setuju karena yang ada ini bukan demokrasi, di Indonesia," tuturnya.

Atas dasar itu, eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini menyebut Indonesia sudah berubah dari demokrasi menjadi 'United Oligarki'.

Baca Juga: Sinopsis Buku Harian Seorang Istri 21 Oktober 2021: Maksa Pulang ke Rumah, Nana Dewa Kecelakaan

“Jadi kepalanya cuman satu dia perintahkan bos-bos partai untuk dukung. Jadi yang ada ini bukan demokrasi ini namanya United Olgarki,” tegas RR.

“Segala macem yang enggak penting, yang bukan prioritas dipaksain. Semua bilang yes man, padahal anggaran pemerintah itu bolongnya sudah sangat besar,” tambahnya.***

Editor: Mia Fahrani

Sumber: Berbagai Sumber


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x