Network
GALAMEDIA - Usai Fadjroel Rachman resmi menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan, kursi juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini masih kosong.
Terkait hal itu, PDI Perjuangan (PDIP) buka suara, ada tidaknya jubir berada di tangan presiden.
"Ada-tidaknya jubir Presiden merupakan bagian dari ranah kebijakan Presiden tentang perlu-tidaknya posisi tersebut," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Selasa, 26 Oktober 2021.
Ia menyatakan, Jubir Presiden harus benar-benar memahami suasana batin Jokowi. Hasto menyebut jubir harus mampu memberikan penjelasan ke publik.
"Sekiranya Presiden mengangkat jubir, maka jubir tersebut harus benar-benar memahami keseluruhan suasana kebatinan Presiden sehingga mampu memberikan penjelasan ke publik tentang hal ihwal keputusan strategis Presiden maupun mengungkapkan berbagai hal terkait kebijakan Presiden terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara," ujarnya.
Baca Juga: Curhat ke Jokowi Terkait Izin Operasional Inul Vizta, Inul Daratista: Saya Cuma Rakyat Jelata
Namun jika Jokowi tak mengangkat jubir, maka para menteri bisa membantu untuk bertindak sebagai jubir.
Hasto mengatakan bahwa menteri menguasai programnya masing-masing.
"Hal ini dimungkinkan mengingat menteri sebagai pembantu presiden adalah sosok yang menguasai hal ihwal kementerian yang dipimpinnya. Menteri adalah pemerintahan dalam pengertian sehari-hari," ucapnya.
