Network
GALAMEDIA – Pengamat hukum dan politik, Damai Hari Lubis mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Anggota DPR RI, Fadli Zon menjadi Juru Bicara (Jubir) Presiden.
Menurut Damai, beberapa nama yang muncul, yakni Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah tidak cocok menjadi Jubir Presiden.
Sebab, kata dia, Ngabalin maupun Fahri setali tiga uang (sepahaman) dengan Fadjroel Rachman.
Baca Juga: Lansia Diajak Ikuti Vaksinasi dan Diingatkan Pentingnya Prokes
“Ali Ngabalin setali tiga uang dong dengan Fadjroel? Fahri belakangan hampir mirip-mirip dengan mereka berdua,” ujarnya pada wartawan, Jumat, 29 Oktober 2021.
Sehingga, kata salah satu Alumni 212 ini, pihaknya mengusulkan agar Fadli Zon ditunjuk Jokowi sebagai Jubirnya.
Dengan begitu, Fadli Zon bisa memberi bisikan yang positif untuk Jokowi.
Contohnya, membisiki soal UUD 1945 agar Pemilihan Umum (Pemilu) tidak diundur atau adanya presiden tiga periode.
Baca Juga: KETUA UMUM PBNU SAID AQIL SIRADJ: Siapapun yang Salah Tangkap!
“Contoh, membisiki dengan nasihat yang benar, jangan ada pemikiran untuk acak-acak UUD 45 agar bisa undur pemilu dan presiden bisa menjadi tiga periode,” tandas Damai.
Sebagaimana diketahui, kursi Jubir Presiden Jokowi kosong usai Fadjroel Rachman terbang dan dipercaya menjadi Duta Besar untuk Kazakhstan.
Diketahui, Fadjroel telah menjabat sebagai Jubir Jokowi selama kurang lebih tiga tahun.
Atas kosongnya kursi tersebut, banyak pihak yang memberi catatan pada Jokowi untuk menunjuk sosok yang tepat.
Baca Juga: Oded Bareng Kiper Persib Ajak Semua Elemen Ikuti Vaksinasi dan Tetap Menjaga Prokes
Salah satunya adalah Pengamat dari Indonesia Digital Research Center (IDRC), Dimas yang berharap Jokowi memilih Jubir komunikatif, smart, dan energik.
"Kami mengusulkan jubir Pak Jokowi harus cerdas dan komunikatif jangan sampai melakukan blunder-blunder dan offside yang memang tidak seirama dengan Bapak Presiden Jokowi. Karena kondisi pandemi sekarang perlu keteduhan, ketenangan, kestabilan dalam ekonomi dan politik," kata Dimas, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, 29 Oktober 2021. ***
