GALAMEDIA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman kembali menanggapi dugaan keterlibatan pejabat negara dengan bisnis PCR untuk Covid-19.
Dalam hal ini, Benny mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil tindakan.
Baca Juga: Banjir Bandang, Mantan Anggota DPRD Desak Polda Usut Tuntas Terjadi Ahli Fungsi Lahan
Tindakan yang disebutkan Benny adalah presiden membentuk Tim Penyelidik Independen untuk mengetahui persoalan bisnis PCR.
Hal tersebut disampaikannya melalui cuitan di akun Twitter pribadi @BennyHarmanID pada Selasa, 30 November 2021.
“Tentang dugaan KKN dalam bisnis PCR yang disebut-sebut sejumlah pejabat tinggi negara terlibat, hendaknya Presiden membentuk Tim Penyelidik Independen utk mengetahui secara persis informasi tersebut,” cuitnya.
Menurutnya, bila Jokowi ‘cuci tangan’ alias tidak mengurusi masalah ini, maka dia bukan lagi pemimpin rakyat Indonesia.
“Jika Presiden cuci tangan, ia bukan lagi pemimpin rakyat. #RakyatMonitor,” pungkasnya.
Sebelumnya, eks Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto membeberkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.
Melalui akun Facebook pribadinya, Edy menyebut sejumlah nama yakni, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Kedua menteri ternama ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Edy menyampaikan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.
Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.
Atas dugaan tersebut, aktivis Pro Demokrasi (ProDem) telah melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. ***