Network
"Pelanggaran berat terbaru ini menuntut masyarakat internasional untuk bertindak tegas, terpadu, yang melipatgandakan upaya untuk membuat militer Myanmar mempertanggungjawabkan tindakannya serta untuk memulihkan demokrasi di Myanmar," tutur Colville.
Militer Myanmar, yang dikenal secara lokal sebagai Tatmadaw, melancarkan kudeta militer pada Februari dan memenjarakan anggota-anggota pemerintah sipil.
Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin rezim militer, telah mengangkat dirinya sendiri sebagai perdana menteri. Ia menjanjikan penyelenggaraan pemilihan multipartai dan mencabut keadaan darurat pada Agustus 2023.
Lebih dari 1.000 orang tewas sementara lebih dari 5.400 orang lainnya ditangkap oleh pasukan junta, banyak dari mereka telah dibebaskan.***
