Network
GALAMEDIA – Politikus senior, Hatta Taliwang menanggapi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Hatta menilai proyek IKN sebagai proyek dagang, karena sudah melakukan pembangunan bahkan menyiapkan lahan, padahal belum regulasi yang kuat.
“Yang substansi sebenarnya soal IKN ini, menurut saya seharusnya belum sampai ke urusan teknis, apalagi bicarakan lahan, bicarakan sudah membangun fasilitas jalan atau apa, harusnya belum,” ujarnya pada wartawan Kamis, 16 Desember 2021.
Atas dasar itu, Pemrakarsa Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) ini menyarankan, soal IKN dibahas terlebih dahulu di forum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Di mana akan melibatkan seluruh masyarakat untuk diajak berbicara soal rencana strategis pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, hal semacam IKN tidak cukup hanya dibahas di DPR.
Baca Juga: Adhie Massardi: Preshold 20% Adalah Benteng Oligarki Korup dan Tempat Berlindungnya Para Buzzer
“Karena ini menyangkut isu strategis sekali. Jadi kadar persoalannya itu menurut saya di MPR, DPR gak cukup, yang punya daerah siapa, utusan daerah kan, masa mereka enggak berhak untuk bicara. Jadi melibatkan juga tokoh masyarakat,” jelasnya.
