Network
GALAMEDIA – Ketua DPR RI, Puan Maharani buka suara terkait adanya desakan untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu guna menurunkan ambang batas pencapresan atau Presidential Threshold (PT) dari 20 persen menjadi 0 persen.
Puan dengan tegas mengatakan, revisi UU tersebut sudah final dan tidak akan dibahas lagi.
Baca Juga: Malaysia Dilanda 'Was-was' Jelang Duel Lawan Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 Besok
“Di DPR revisi undang-undang sudah final, tidak akan dibahas lagi. Itu sesuai kesepakatan yang ada,” katanya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis, 16 Desember 2021.
Oleh sebab itu, Puan menegaskan bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bakal tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Anak Megawati Soekarnoputri ini berharap agar semua pihak bisa menghormati kesepakatan antara DPR dan pemerintah itu.
“Kita berharap keputusan yang sudah dilaksanakan tersebut bisa dihormati semua pihak,” ucapnya.
Baca Juga: Tujuh Bulanan Aurel Hermansyah, Krisdayanti dan Ashanty Memesona Berbalut Kebaya Bernuansa Pink
Menanggapi pernyataan tersebut, pengamat politik Rocky Gerung menilai Puan tidak memahami aspirasi publik.
Rocky mengatakan, aspirasi berkembang setiap detik, meski sudah diputuskan dalam rapat.
“Ibu Puan ini kayak nggak ngerti aspirasi publik, aspirasi itu berkembang per detik. Jadi kalau ada aspirasi berkembang dengan sendirinya DPR harus justru aspiratif,” ujarnya melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official dilansir Galamedia Sabtu, 18 Desember 2021.
Ahli filsuf ini berpendapat, banyak kelompok masyarakat yang beranggapan ‘kongkalikong’ kekuasaan disebabkan oleh Presidential Threshold. Maka dari itu, publik ingin menghapuskan Presidential Threshold.
Baca Juga: Followers Instagram Bruno Cantanhede Naik Drastis Usai Diumumkan jadi Pemain Baru Persib Bandung
Sehingga, Rocky meminta agar Puan tidak mewakili partainya, melainkan mewakili rakyat.
“Jadi sekali lagi, Ibu Puan ini jangan mewakil PDIP, biarkan PDIP yang bicara,” tuturnya.
“Tentu saja Ibu Mega menginginkan presidential threshold itu 20 persen. Kalau Ibu Puan kan mewakili rakyat,” pungkasnya.
Baca Juga: Ruhut Sitompul Gerah Habib Bahar Masih Diberi Kebebasan: Sudah Keterlaluan
Sebagai informasi, ada beberapa pihak yang menggugat Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi. Hingga kini, Presidential Threshold sudah empat kali digugat.
Penggugatnya dari berbagai kalangan, antara lain petinggi Partai Gerindra Ferry J Yuliantono dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. ***
