Network
GALAMEDIA – Lembaga survei Kedai KOPI merilis hasil survei terbaru soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Berdasarkan hasil survei tersebut, 61,9 persen masyarakat tidak ingin alias tidak setuju pemindahan IKN dilakukan.
Baca Juga: KPK Lakukan OTT di Kota Bekasi, Sejumlah Orang Ditangkap
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai KOPI, Kunto Adi Wibowo lantas memberi tanggapan terkait studi banding Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) ke Kazakhstan.
Adapun studi banding yang diikuti juga oleh Bappenas dan anggota DPR itu untuk mempelajari negara-negara yang pernah memindahkan IKN agar bisa diterapkan di Indonesia.
“Kalau dari hasil survei yang kami lakukan pada November kemarin, yang tidak setuju pemindahan ibu kota baru itu ada 61,9 persen,” katanya pada wartawan dilansir Galamedia Rabu, 5 Januari 2022.
Baca Juga: Selain Ivan Gunawan, 5 Selebriti Ini Adopsi Boneka Arwah, Salah Satunya Celine Evangelista
Menurut Kunto, mayoritas masyarakat menolak pemindahan IKN sebab keuangan negara yang dirasa belum mumpuni.
“(Masyarakat) yang tidak setuju ini beralasan bawa pemindahan ibu kota ini menjadi pemborosan anggaran. Jadi, hal ini bisa merusak sentimen publik terjadap pemerintah kalau dipaksakan,” ungkapnya.
Tidak hanya soal legilasi, tetapi kata Kunto, rusaknya sentimen masyarakat juga sudah masuk sejak perencanaannya dimulai.
Oleh karena itu, dia menilai ini adalah bentuk ketidaksensitifan pemerintah terhadap krisis.
Baca Juga: PA 212 Sebut Kriminalisasi Ulama di Rezim Jokowi Semakin Menjadi-jadi Buntut Penangkapan Habib Bahar
“Jadi, menurut saya, ini adalah bentuk ketidaksensitifan pemerintah terhadap krisis yang sudah diarasakan oleh warga terutama krisis terkait pandemi Covid-19,” tandasnya.
Sementara itu, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu menanggapi alasan pemerintah soal pemindahan IKN.
Seperti diketahui, salah satu pemindahan IKN adalah untuk menghindari banjir di Jakarta.
Syaikhu lantas berpendapat, alasan menghindari banjir di Jakarta tak lagi relevan, sebab daerah yang akan menjadi lokasi baru IKN juga kerap mengalami banjir.
Baca Juga: Giring Ditertawakan! Mau Bongkar Bobrok Lokasi Formula E, Ketum PSI Malah Kena Batunya
“Jika alasannya menghindari banjir, kenapa ibu kota negara harus pindah ke lokasi yang juga terdampak banjir?” ujarnya dalam Pidato Kebangsaan Akhir Tahun 2021 yang ditayangkan melalui kanal Youtube PKSTV dilansir Jumat, 30 Desember 2021.
Atas dasar itu, Syaikhu mempertanyakan untuk kepentingam apa dan siapa IKN harus dipindahkan.
“Pertanyaannya, untuk kepentingan apa dan siapa kita harus pindah ibu kota negara?” imbuhnya.
Pada Jumat, 17 Desember 2021 lalu, banjir merendam sedikitnya 101 rumah di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang tersebar di dua desa dan satu kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim. ***
