Network
GALAMEDIA – Pemindahan ibu kota negara (IKN) yang telah disepakati pemerintah dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur masih menuai berbagai kritikan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Akmal Pasluddin merupakan salah satu yang mengkritik pemindahan IKN.
Baca Juga: Lawan Ubedilah Badrun, Kaesang Pangarep Gandeng Hotman Paris Hutapea Jadi Pengacara?
Akmal menilai, pemerintah terlalu memaksakan pemindahan IKN, sedangkan persoalan esensial kenegaraan ini masih tidak beres.
Salah satu hal yang mendasar kebijakan negara kepada rakyatnya, kata Akmal adalah memenuhi kestabilan pangan dan kebutuhan energi bagi rakyat.
Pemerintah dalam hal ini disebut belum mampu membayar utang ke Bulog dan ke PT Pupuk Indonesia.
Baca Juga: Makan Durian dan Kopi Dapat Menyebabkan Kematian, Cek Faktanya Disini
“Pemerintah ini mikir yang besar-besar, tapi persoalan kecil belum bisa diatasi. Beberapa di antaranya adalah pemerintah belum mampu bayar hutang ke Bulog dan kepada PT Pupuk Indonesia sehingga menimbulkan dampak domino lebih panjang,” ujarnya dilansir melalui berbagai sumber Senin, 24 Januari 2022.
“Utang Bulog kepada Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) makin menumpuk, sehingga tugasnya melayani rakyat pada kestabilan harga pangan pokok terganggu, dan subsidi pupuk untuk petani tinggal setengahnya,” imbuhnya.
Akmal yang juga merupakan Anggota Komisi IV DPR RI ini merinci, utang pemerintah kepada Bulog sampai saat ini sebesar Rp 4,5 triliun.
Baca Juga: 6 Fakta Menarik Bahiyyih Kep1er, Salah Satunya Benci Merapihkan Tempat Tidur, Ada yang Sama?
Utang ini akibat penugasan Bulog sebagai lembaga penyalur beras berupa bansos pemerintah semasa PPKM berlangsung akibat pandemi.
Akmal melanjutkan, sedangkan untuk pupuk subsidi dari awal tahun kuotanya dikurangi.
Bahkan di beberapa daerah, kelangkaan pupuk terjadi, sehingga sangat mengganggu mata rantai produksi pangan.
Baca Juga: Heboh Menantu Luhut Binsar Pandjaitan Jadi Pangkostrad, Panglima TNI Langsung Angkat Bicara
Dia lantas keheranan dengan cara berpikir pemerintah yang mau memindahkan IKN.
“Bagaimana cara berpikirnya pemerintah ini bikin bingung, rakyat sedang kesusahan, malah berkeinginan menghamburkan anggaran yang tidak jelas dari mananya untuk memindahkan ibukota negara,” tuturnya.
Lebih jauh, Akmal mengusulkan agar pemerintah menyelesaikan persoalan mendasar terlebih dahulu, baru mengurusi IKN baru.
“Sebelum mikir pindah ibu kota negara, pemerintah mestinya dapat menyelesaikan persoalan mendasar untuk memperkuat kestabilan pangan nasional, baik dari sisi pengendalian stok dan harga pada Bulog, maupun memperkuat salah satu rantai produksi pangan dengan menstabilkan kesehatan lembaga produsen Pupuk Indonesia.”
“Selesaikan dahulu kewajiban utang-utang pemerintah, baru kalau sudah selesai bisa berpikir selanjutnya untuk pindah ibu kota negara,” tandasnya. ***
