Network
GALAMEDIA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sangat menyesalkan pernyataan Edy Mulyadi yang menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan.
Apalagi diksi yang digunakan Edy Mulyadi sangat tidak tepat sehingga banyak pihak menafsirkan ia menghina Kalimantan.
Ridwan Kamil pun mengaku heran kenapa seorang Edy Mulyadi berani menolak pemindahan IKN ke Kalimantan Timur tersebut.
Baca Juga: Na In Woo Akan Bergabung dengan '2 Days & 1 Night Season 4' Sebagai Anggota Tetap
Padahal menurutnya, pemindahan IKN tersebut sudah diwacanakan sejak jauh-jauh hari saat Bung Karno masih menjadi Presiden Indonesia.
Menurutnya, wacana tersebut terus dikembangkan sejak zaman Bung Karno mengingat DKI Jakarta yang tidak pernah didesain sebagai IKN.
"PEMINDAHAN IBUKOTA adalah wacana lama sejak zaman Bung Karno. Karena Jakarta memang tidak pernah didesain sebagai Ibukota," kata Ridwan Kamil, melalui unggahan di akun Instagram miliknya @ridwankamil, dikutip Galamedia, Selasa 25 Januari 2022.
Padahal menurutnya, pemindahan IKN tersebut sudah diwacanakan sejak jauh-jauh hari saat Bung Karno masih menjadi Presiden Indonesia.
Menurutnya, wacana tersebut terus dikembangkan sejak zaman Bung Karno mengingat DKI Jakarta yang tidak pernah didesain sebagai IKN.
"PEMINDAHAN IBUKOTA adalah wacana lama sejak zaman Bung Karno. Karena Jakarta memang tidak pernah didesain sebagai Ibukota," kata Ridwan Kamil, melalui unggahan di akun Instagram miliknya @ridwankamil, dikutip Galamedia, Selasa 25 Januari 2022.
Baca Juga: Habib Hanif Alatas Menantu HRS Bebas, Refly Harun: Saya Masih Merasa Heran Saja
Pria yang akrab disapa Kang Emil itu pun mengungkapkan bahwa Kalimantan memang sengaja dipilih Bung Karno untuk menjadi IKN.
Hal itu dikarenakan letak geografis Kalimantan yang jauh dari potensi bencana serta posisinya berada di tengah-tengah Nusantara sehingga menguatkan semangat pemerataan.
Ia juga menyampaikan bahwa wacana pemilihan pulau Borneo sebagai IKN sejak zaman Bung Karno itu lah yang pada akhirnya membuat Presiden Jokowi memutuskan Kalimantan sebagai IKN baru bagi NKRI.
Pria yang akrab disapa Kang Emil itu pun mengungkapkan bahwa Kalimantan memang sengaja dipilih Bung Karno untuk menjadi IKN.
Hal itu dikarenakan letak geografis Kalimantan yang jauh dari potensi bencana serta posisinya berada di tengah-tengah Nusantara sehingga menguatkan semangat pemerataan.
Ia juga menyampaikan bahwa wacana pemilihan pulau Borneo sebagai IKN sejak zaman Bung Karno itu lah yang pada akhirnya membuat Presiden Jokowi memutuskan Kalimantan sebagai IKN baru bagi NKRI.
Baca Juga: Curhat di Medsos Suami Kabur ke Mantan Istri, Perempuan di Bandung Kini Malah Terancam Dibui
"Beliau memilih Kalimantan karena jauh dari potensi bencana, posisi di tengah nusantara dan menguatkan semangat pemerataan. Hal yang sama yang menjadi alasan mengapa Presiden @jokowi memutuskan di Kalimantan," tuturnya.
Seperti diketahui, usai pemerintah menetapkan Kalimantan sebagai IKN baru, muncul penolakan dari kalangan oposisi.
Salah satu yang terang-terangan menolak pemindahan IKN tersebut adalah eks caleg PKS yakni Edy Mulyadi.
"Beliau memilih Kalimantan karena jauh dari potensi bencana, posisi di tengah nusantara dan menguatkan semangat pemerataan. Hal yang sama yang menjadi alasan mengapa Presiden @jokowi memutuskan di Kalimantan," tuturnya.
Seperti diketahui, usai pemerintah menetapkan Kalimantan sebagai IKN baru, muncul penolakan dari kalangan oposisi.
Salah satu yang terang-terangan menolak pemindahan IKN tersebut adalah eks caleg PKS yakni Edy Mulyadi.
Baca Juga: Ratusan Fosil Hewan Purba Ditemukan di Desa Jembarwangi, Salah Satunya Gading Gajah
Bahkan Edy Mulyadi sampai menggelar sebuah diskusi untuk melancarkan penolakan terkait pemindahan IKN ke Kalimantan Timur itu.
Dalam diskusi tersebut, ia juga mengundang kemarahan banyak pihak karena dianggap telah menghina masyarakat Kalimantan.***
Bahkan Edy Mulyadi sampai menggelar sebuah diskusi untuk melancarkan penolakan terkait pemindahan IKN ke Kalimantan Timur itu.
Dalam diskusi tersebut, ia juga mengundang kemarahan banyak pihak karena dianggap telah menghina masyarakat Kalimantan.***
