Network
GALAMEDIA - Pembebasan tanah untuk pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB) di Kecamatan Ngamprah hingga sekarang belum tuntas.
Pemkab Bandung Barat menargetkan lahan untuk pusat pemerintahan seluas 100 hektare berlokasi di Desa Mekarsari dan Cilame, Kecamatan Ngamprah.
Namun dari luas sekitar 100 hektare tersebut, belum semuanya terbebaskan, terutama yang ada di Desa Cilame.
Baca Juga: 20 Link Twibbon Valentine 2022, Cute Banget Gengs! Tinggal Klik, Pilih dan Share di Media Sosial
"Sesuai penetapan lokasi (penlok) lahan yang masuk pusat pemerintahan di wilayah Desa Cilame ada di RW 14 dan 15. Masuk ke Kampung Cijamil dan Cinangela," kata Kepala Desa Cilame Aas Moch Ashor di Ngamprah, Jumat 11 Februari 2022.
Luas lahannya mencapai sekitar 50 hektare. Namun pada tahun 2012 yang baru dibayar oleh Pemkab Bandung Barat ke pemilik lahan baru seluas 15 hektare.
"Berarti ada sekitar 35 hektare yang belum dibayarkan. Karena sudah masuk prnlok, maka sesuai aturan pemilik lahan tidak boleh menjual lahannya pada pihak lain, selain Pemkab Bandung Barat. Begitupun dengan bangunannya tidak boleh ditambah atau renovasi menjadi bertingkat," ungkapnya.
Baca Juga: Wagub Jabar Rencanakan Desa Jati di Garut Jadi Desa Wisata Ikan
Namun, karena sudah 10 tahun berlalu tanpa ada kejelasan kapan akan dilakukan pembayaran, akhirnya banyak pemilik lahan menjual ke pihak lain.
"Pernah ada warga yang datang ke desa, meminta penjelasan terkait jadi tidak lahan miliknya dibeli oleh Pemkab Bandung Barat. Mungkin ada yang sudah kesal dan terdesak kebutuhan, beberapa dari mereka akhirnya menjual ke perorangan," jelasnya.
