Network
GALAMEDIA – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kompak mengusulkan agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diundur.
Partai Ummat pun langsung menolak tegas usulan yang digaungkan oleh Zulhas dan Cak Imin tersebut.
“Partai Ummat tetap konsisten bahwa agenda pemilu berikutnya adalah tahun 2024. Walaupun ada parpol Senayan yang berusaha memundurkan,” ujar Ketua DPP Ummat Bidang Hukum dan Advokasi, Juju Purwantoro ke wartawan Sabtu, 26 Februari 2022.
Juju menilai, alasan yang disebutkan Zulhas maupun Cak Imin untuk menunda Pemilu 2024 selama satu sampai dua tahun tidak masuk akal.
Oleh karena itu, anak buah Amien Rais ini menilai adanya agenda terselubung di balik usulan itu.
“Ada agenda terselubung. Mereka berupaya melanggengkan kekuasaan belaka,” tuturnya.
Partai Ummat berpandangan, PAN dan PKB seolah ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus dilanggengkan.
Padahal, konstitusi saja sudah melarang hal tersebut. Di mana disebutkan, Pemilu dilakukan satu kali dalam lima tahun.
Baca Juga: Indonesian Hijab Walk Jadi Ajang Geliatkan Perekonomian Pegiat Fesyen Muslim
“Kami tetap taat konstitusi. Pemilu sebagai pelaksanaan pesta demokrasi rakyat, yaitu Pilpres dan Pileg diselenggarakan setiap lima tahun,” tandasnya.
Untuk diketahui, Zulhas mengatakan ada beberapa alasan mengapa Pemilu 2024 perlu diundur.
Pertama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih yang terbaik berdasarkan hasil survei. Kedua, situasi pandemi Covid-19 yang belum juga usai dan memerlukan perhatian khusus.
Baca Juga: Tampol Elite Politik yang Keukeuh Tunda Pemilu, Perludem: Janggal dan Bertentangan dengan Konstitusi!
Berikutnya, kondisi perekonomian yang belum stabil. Hal ini membuat pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.
Keempat, perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi. Di antaranya perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunya harga minyak dunia.
Lalu, anggaran Pemilu yang justru membengkak dari rencana. Efisiensi lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
Terakhir yang tidak kalah penting, keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang sebelumnya tertunda akibat pandemi. ***
