Wacana Penundaan Pemilu 2024 Kian 'Berisik', Pengamat Politik: Akan Timbulkan Krisis Kepercayaan Masyarakat

- 28 Februari 2022, 14:15 WIB
Ilustrasi Pemilu 2024.
Ilustrasi Pemilu 2024. /Pixabay/mohamed_hassan./

GALAMEDIA - Belakangan ini kisruh mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 semakin bergeming.

Hal ini kemudian mendapat sorotan dari Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara.

Menurut Igor, penundaan Pemilu 2024 akan berpotensi menimbulkan krisis legitimasi dan juga krisis kepercayaan masyarakat pada pemerintah saat ini.

Baca Juga: Sebut Indonesia Sedang Berada di Ujung Kehancuran, Rocky Gerung: The End of History dari Jokowi

Igor menilai hal tersebut bisa terjadi karena pemerintah dianggap melukai demokrasi dan juga semangat reformasi.

"Menerima wacana penundaan pemilu malah akan menimbulkan krisis legitimasi dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini karena dianggap melukai demokrasi dan semangat reformasi," ujar Igor.

Dalam keterangannya, Igor juga menegaskan bahwa tak ada satu pun negara di dunia yang mengaitkan dampak Covid-19 terhadap perpanjangan masa jabatan.

Baca Juga: Sebut Indonesia Sedang Berada di Ujung Kehancuran, Rocky Gerung: The End of History dari Jokowi

Seperti diketahui, beberapa partai politik menyetujui adanya penundaan pemilu yang akan dilaksanakan 2024 mendatang.

Salah satu alasannya yaitu penundaan pemilu dinilai bisa bertujuan menjaga momentum pemulihan ekonomi pascapandemi.

Menurut Igor, pimpinan parpol yang menyuarakan penundaan Pemilu 2024 dianggap keliru mambaca hasil survei tingkat kepuasan kinerja Jokowi.

Baca Juga: Kemacetan Parah Terjadi di Puncak Bogor, Ini Kata Dirlantas Polda Jabar

"Hasil dari berbagai survei menunjukan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi cukup tinggi dan ekonomi membaik. Akan tetapi, itu bukan berarti publik ingin memperpanjang masa jabatan presiden," sambung Igor dilansir Antara.

Dalam keterangannya, Igor menegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden akan menimbulkan dampak buruk ketimbang manfaat dari aspek politik dan juga ekonomi.

Terlebih Jokowi seringkali menyampaikan ketidaksepakatannya terhadap wacana perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.***

Editor: Annisa Nur Fadillah


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah