Heboh Pejabat Usul Penundaan Pemilu 2024, Aktivis: Lebih Baik Gaduh Soal Naiknya Harga Kebutuhan

- 3 Maret 2022, 22:20 WIB
Heboh Pejabat Usul Penundaan Pemilu 2024, Aktivis: Lebih Baik Gaduh Soal Naiknya Harga Kebutuhan/Azzam Izzulhaq
Heboh Pejabat Usul Penundaan Pemilu 2024, Aktivis: Lebih Baik Gaduh Soal Naiknya Harga Kebutuhan/Azzam Izzulhaq /Instagram.com/@azzamizzulhaq

GALAMEDIA – Usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 semakin mencuat, apalagi setelah nama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan ikut terseret dalam polemik ini.

CEO dan Founder dari AMI Group dan AMI Foundation, Azzam Mujahid Izzulhaq pun turut menanggapi polemik usulan tersebut.

Azzam Mujahid Izzulhaq menilai ketimbang para pemangku jabatan membuat gaduh soal penundaan Pemilu 2024, lebih baik mereka melakukan hal lainnya.

Hal lainnya yang dimaksud aktivis kemanusiaan ini adalah mereka mengurus kenaikan di beberapa kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Azzam melalui akun Twitter pribadi @AzzamIzzulhaq pada Kamis, 3 Maret 2022.

“Daripada gaduh mengenai penundaan Pemilu hingga Pemilihan Presiden, lebih baik para pemangku jabatan ini gaduh mengenai penundaan naiknya harga-harga kebutuhan masyarakat,” katanya.

Baca Juga: HASIL SUVEI LSI: Mayoritas Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

Sebuah informasi menyebutkan, diduga Luhut sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk membahas usulan penundaan Pemilu 2024.

Informasi yang beredar menyebut, Luhut meminta agar Zulhas mendukung usulan itu dan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah setuju.

Baca Juga: PSI Mau Jokowi 3 Periode, Ernest Prakasa: Nah Gitu Bagus, Jadi Penjilat yang Baik!

Kemudian, Zulhas diminta mengemukakan usulan tersebut di hadapan masyarakat.

Beberapa waktu lalu, Zulhas memang menyuarakan usulan penundaan Pemilu 2024, kompak dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Zulhas mengatakan ada beberapa alasan mengapa Pemilu 2024 perlu diundur.

Pertama, Jokowi dinilai masih yang terbaik berdasarkan hasil survei. Kedua, situasi pandemi Covid-19 yang belum juga usai dan memerlukan perhatian khusus.

Baca Juga: 71 Persen Publik Sepakat Jokowi Harus Akhiri Kepemimpinan di 2024!

Berikutnya, kondisi perekonomian yang belum stabil. Hal ini membuat pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.

Keempat, perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi. Di antaranya perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunya harga minyak dunia.

Lalu, anggaran Pemilu yang justru membengkak dari rencana. Efisiensi lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Terakhir yang tidak kalah penting, keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang sebelumnya tertunda akibat pandemi.  ***

Editor: Muhammad Ibrahim


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah