Tolak Penundaan Pemilu 2024, Rizal Ramli: Pemerintah Gak Becus Harus Diselesaikan, Bukan Diperpanjang

- 7 Maret 2022, 18:40 WIB
Tolak Penundaan Pemilu 2024, Rizal Ramli: Pemerintah Gak Becus Harus Diselesaikan, Bukan Diperpanjang
Tolak Penundaan Pemilu 2024, Rizal Ramli: Pemerintah Gak Becus Harus Diselesaikan, Bukan Diperpanjang /Twitter.com/@RamliRizal./

GALAMEDIA – Ekonom Senior, Rizal Ramli kembali mengomentasi usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurut Rizal Ramli, operasi ini mirip dengan operasi militer yang jelas ada komandan nya.

“Itu kaya operasi militer aja. Komandan nya jelas, ada siapa, pejabat, Menteri. Dicarilah alasan-alasan, (tapi) semua alasannya ngasal, ngawur,” katanya melalui kanal Youtube Refly Harun dilansir Galamedia Senin, 7 Maret 2022.

Rizal Ramli mengatakan, ada ketua partai politik (parpol) yang menyuarakan penundaan Pemilu 2024 pun hanya didukung oleh survei abal-abal.

“Ya jadi tiga-tiga mereka (ketum parpol) ini lah yang ‘nyanyi’ didukung oleh survei abal-abal, bahwa 73 persen rakyat Indonesia sangat puas dengan Jokowi,” ucapnya.

“Ini survei bener-bener bayaran, abal-abal yang digunakan untuk justifikasi kenapa perpanjangan dilakukan,” imbuhnya.

Baca Juga: 5 Artis Terkaya di Indonesia, Raffi Ahmad, Syahrini, KD Disingkirkan Penyanyi Go Internasional Ini

Namun, rencana tersebut terbongkar dan RR (sapaan akrab Rizal Ramli) mengatakan mereka sebetulnya hendak melakukan kudeta terhadap konstitusi.

“Tapi ternyata rencana jahat ini terbongkar, karena mereka ini sebetulnya melakukan kudeta konstitusi,” jelasnya.

Padahal, kata RR, konstitusi sudah mengatur bahwa maksimal jabatan seorang Presiden ialah 10 tahun atau dua periode.

Baca Juga: Vanessa Khong Akan Diperiksa Terkait Kasus Penipuan Investasi yang Menjerat Kekasihnya, Indra Kenz

Alih-alih menunda Pemilu 2024, eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini justru mengusulkan agar kontestasi lima tahunan itu dipercepat.

Bukan tanpa alasan, RR menilai pemerintah tidak becus untuk melakukan berbagai tugasnya.

“Nah logika itu justru harus dibalik. Pemerintah yang gak becus, yang membiarkan korupsi terjadi secara masif dan KKN terjadi secara masif, yang bikin rakyat hidup susah itu justru harus dipercepat, diselesaikan, bukan diperpanjang,” tegasnya.

Eks Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) ini mengatakan di negara-negara parlementer pun akan melakukan percepatan Pemilu, kalau-kalau Presiden nya tidak becus.

Baca Juga: Ngakak Banget! Hesti Purwadinata Tak Kuasa Ingin Buang Air Besar Hingga Kentutnya Terdengar di TV

“Logikanya aja logika ngawur. Jadi di seluruh dunia, apalagi di negara-negara parlementer, kalau Presiden nya itu gak becus, pemerintahannya sangat korup, yang ke-tiga tidak mampu mensejahterakan rakyat, malah bikin rakyat hidup sulit, yang ada itu Pemilu dipercepat,” ungkapnya.

Pemilu dipercepat dengan harapan akan terpilih pemimpin yang lebih baik sehingga bisa memperbaiki ekonomi dan sosial.

Baca Juga: Hati-hati, Ini 6 Jenis Selingkuh yang Sering Terjadi dalam Pernikahan, Jangan Biarkan Terjadi!

“Dengan harapan kalau Pemilu dipercepat akan terpilih yang lebih baik, yang lebih hebat, yang legitimasi nya lebih kuat, sehingga bisa memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial,” terangnya.

“Pemimpin yang gak becus memperbaiki keadaan, yang bikin rakyat susah itu wajib dipercepat pemilunya,” timpalnya. ***

 

Editor: Muhammad Ibrahim


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x