Network
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
"Pemerintah dan Pemerintah Daerah, wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 tahun," tegas Ati.
Menurut Ati, ada dua bentuk layanan pendidikan yaitu pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
Baca Juga: Pegawai BPK Terjaring OTT di Bekasi, Duit Rp 350 Juta Diamankan
Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
Sedangkan pendidikan khusus yaitu pendidikan khusus merupakan sistem layanan pendidikan segregasi atau sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak pada umumnya.
"Dengan kata lain, anak berkebutuhan kusus diberikan layanan pendidikan pada lembaga pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus, seperti Sekolah Luar Biasa," katanya
Terkait sosialisasi ULD, ingin mengadakan kerjasama antara SLB Negeri 1 Kota Sukabumi dalam realisasi penyelenggaraan ULD di wilayah Kecamatan Sagaranten dan Purabaya.
ULD ini, bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan khusus bagi anak disabilitas yang belum bersekolah dan belum mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
Baca Juga: Uni Eropa Lumpuhkan Perekonomian Rusia, Kondisinya Semakin Terkucil
