Network
GALAMEDIA - Hingga kini masih ada 18 organisasi perangkat daerah (OPD) dari 47 OPD di lingkup Pemkab Bandung Barat yang belum masuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
"Memang belum semua OPD di Pemkab Bandung Barat masuk BPJS Ketenagakerjaan. Kami berharap seluruh OPD bisa masuk kepesertaan, karena banyak manfaat yang akan dirasakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)," kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan KBB Maulana Ridwan, Rabu 6 Maret 2022.
Menurutnya, perlindungan bagi ASN sangat penting sehingga program yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan bisa menjadi alternatif jawaban atas kebutuhan perlindungan bagi para pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
Baca Juga: MUDIK LEBARAN Idul Fitri 2022, Jokowi Minta Polri dan TNI Ekstra Siaga
"Sosialisasi tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan sudah kami lakukan ke Pemkab Bandung Barat. Sekarang kami tinggal menunggu respon dari OPD yang belum masuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan," tambahnya.
Salah satu manfaat sudah dirasakan ahli waris Arip Hidayat petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan KBB yang berstatus tenaga kerja kontrak (TKK).
Baru dua bulan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, Arip meninggal dan ahli warisnya sudah mendapat santunan sebesar Rp42 juta.
Baca Juga: Dilepas Persib, Mario Jardel Menuju Persita Tangerang
Ridwan mengaku salut dengan Dinas Damkar KBB yang begitu memahami arti penting BPJS Ketenagakerjaan.
"Apa yang dilakukan Kadis Damkar harus menjadi inspirasi bagi penyelenggara negara lainnya. Beliau begitu peduli dan perhatian kepada rekan kerjanya, sampai memasukan semuanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Maulana Ridwan.
