Network
GALAMEDIA - Kemiskinan ekstrem di Jawa Barat (Jabar) ternyata semakin bertambah.
Hal itu bisa dilihat dari Surat Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Wakil Presiden nomor : B-38/KSN/SWP/KK.04.01/02/2022 tertanggal 25 Februari 2022.
Dari surat itu, terdapat 17 kabupaten/kota di Jawa Barat yang menjadi Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, Ono Surono pun angkat bicara. Ia menyarankan agar Gubernur Jabar Ridwan Kamil fokus menjalankan program bantuan sosial.
Termasuk juga membuat program prioritas yang dapat mendorong rakyat untuk dapat penghasilan yang lebih besar.
Baca Juga: 2 Merek HP Ini Jadi Smartphone Terbaik: Harganya di Bawah 2 Juta Lho!
Ono berharap APBD Jabar tidak lagi dialokasikan membangun infrastruktur yang tidak penting.
"Contohnya seperti anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional yang lebih ban.yak membangun cretive centre, pusat budaya, alun-alun sampai pagar-pagar bangunan. Hampir tidak ada peranannya," kata anggota Komisi IV DPR RI ini dalam keterangannya, Kamis, 7 April 2022.
Ono pun merujuk pada surat dari Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Wakil Presiden yang mencantumkan 17 daerah miskin di Jabar.
Sebanyak 17 kota/kabupaten miskin tersebut yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon Kabupaten Majalengka.
Kemudian Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya.
Baca Juga: Elektabilitas Ketua PDIP Jawa Barat Ono Surono Tertinggi Jelang Pilgub Jabar
"Jika dibandingkan tahun 2021 yang hanya 5 Kabupaten (Cianjur, Bandung, Karawang, Kuningan dan Indramayu) maka ada tambahan 12 kabupaten/kota yang menjadi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ektsrem di Jawa Barat," ungkapnya.
Pemerintah Pusat, ujar Ono, sebenarnya sudah menggulirkan berbagai macam paket bantuan sosial yang diintegrasikan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Bukan hanya memanfaatkan APBN saja tetapi juga mendorong sumber-sumber pendanaan lainnya dialokasikan untuk program bantuan sosial, seperti dana desa," tuturnya.
"Lalu, apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat? Kemana saja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil?" tanya Ono.
Berkaca dari kondisi yang sejauh ini terjadi, Ono berkesimpulan tidak ada program di Jawa Barat yang efektif langsung memberikan solusi bagi kemiskinan apalagi yang ekstrem.
Baca Juga: Lingkungan Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung Barat Ditumbuhi Ilalang dan Rumput Liar
Di sisi lain, program bantuan sosial sangat kecil anggarannya sehingga hanya berdampak sesaat.
Program yang seharusnya dapat mendorong peningkatan ekonomi rakyat, seperti OPOP, lanjut Ono, ternyata penyerapannya dibawah 50 persen.
Bahkan, Program Petani Milenial yang dibanggakan Ridwan Kamil dan menargetkan 5.000 orang petani, nyatanya hanya mampu merekrut 600 orang saja.
"Saya sarankan Pak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil fokus dulu bersama-sama Presiden dalam menangani kemiskinan di Jawa Barat. Buatlah program kerakyatan yang langsung dapat dirasakan rakyat," kata Ono.
"Bantulah bupati dan wali kota di 17 kabupaten/kota dari mulai pendataan kantong-kantong kemiskinan dan kelompok sasaran masyarakat sampai dengan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan rakyat serta menurunkan kantong-kantong kemiskinan," pungkas Ono menegaskan.***
