Network
Gelar dari SIA ini bukan yang pertama dari Korsel untuk Megawati. Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu juga menerima gelar doktor honoris causa dari beberapa universitas di Korea.
Pemberian gelar profesor dari SIA ini, menurut Hasto, menjadi penting di tengah ketegangan hubungan Selatan dan Utara saat ini, terutama setelah Korea Utara belum lama ini meluncurkan rudal balestik.
"Sebab Ibu Mega yang konsisten dalam membangun dan mewujudkan perdamaian di Korea, diharapkan dengan kepemimpinan Ibu Mega yang diterima kedua belah pihak, dalam membantu proses dialog bagi masa depan peninsula itu. Dan disinilah pemberian profesor kehormatan diberikan kepada Ibu Megawati dari Seoul Institute of The Arts. Karena memang pendekatan kebudayaan itu suatu hal yang sangat penting," jelasnya.
Dan SIA, sebelum memberikan gelar profesor kehormatan itu, juga sudah melakukan kajian-kajian terhadap kepemimpinan Megawati dan dedikasinya terhadap kebudayaan.
Baca Juga: Presiden Jokowi Kunjungi Megawati di Kediamannya, Puan Maharani Sebut Bahas Hal-hal Strategis
"Kalau kita lihat ke dalam, PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai di Indonesia yang memiliki Badan Kebudayaan. Kebudayaan sebagai ruang dialog dalam politik itu juga hanya diwujudkan PDI Perjuangan. Kita punya Badan Kebudayaan yang terbukti efektif dalam menjabarkan Pancasila melalui jalan Trisakti," terangnya.
"Bahkan selama bulan puasa, menjelang sahur dan buka puasa, kita adakan kegiatan. Begitupun pada saat peringatan hari besar agama lain. Ini wujud Badan Kebudayaan mengangkat seluruh perspektif kebudayaan dalam peristiwa-peristiwa yang mengangkat religiusitas bangsa ini," tambahnya.
Gelar profesor kehormatan dari SIA ini akan menjadi yang kedua untuk Megawati. Sebelumnya, pada Juni 2021 lalu, Megawati menerima gelar Profesor kehormatan dari Universitas Pertahanan (Unhan) RI di Bidang Kepemimpinan Strategik.
Sementara untuk gelar doktor kehormatan, Megawati sudah menerima sembilan. Berikut daftarnya.
1. Waseda University of Tokyo, Tokyo, Jepang, 29 September 2001 (Bidang Politik).
