Network
GALAMEDIA - DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Depok mendukung mosi tidak percaya 38 anggota DPRD Kota Depok kepada Wali Kota Mohammad Idris. Anggota DPRD Kota Depok dari PSI, Oparis Simanjuntak, ikut di dalamnya.
"Sikap PSI jelas bahwa Wali Kota yang tidak transparan harus dilawan. Penggunan uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara jelas. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan," tegas Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok, Icuk Pramana Putra, dalam keterangan tertulis, Rabu 11 Mei 2022.
Mosi tidak percaya dipicu pada Rapat Paripurna 27 April 2022 saat Oparis Simanjuntak menanyakan hal terkait Kartu Depok Sejahtera (KDS) kepada Wali Kota.
Baca Juga: Menko Airlangga Ajak Masyarakat Tanah Air Jaga Kesadaran terhadap Dampak Negatif Perubahan Iklim
"KDS diberikan kepada anak usia SMA yang seharusnya menjadi kewenangan Pemprov Jawa Barat. Kenapa tidak diberikan kepada anak usia SD dan SMP saja?" kata Oparis.
Sidang paripurna ini diakhiri dengan aksi walkout 38 anggota DPRD dari 6 fraksi. Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak melakukan. PKS merupakan partai asal Wali Kota Muhammad Idris.
Persoalan KDS sejak awal menjadi perhatian DPD PSI Kota Depok karena alokasi dana yang tidak transparan dan sejumlah ketidakberesan lain.
"Sampai hari ini tidak transparan soal jumlah yang dialokasikan dan pendataannya. Juga tidak transparannya rekrutmen koordinator pendataan yang sangat terindikasi dipenuhi kader partai penguasa. Terkesan memang proyek ini sangat sarat muatan politisnya," kata Icuk.
