Network
"Yang paling sangat disayangkan adalah usia penerima juga disasar untuk mereka yang akan menjadi calon pemilih di Pemilu 2024, padahal mereka yang sudah duduk di SMA yang menjadi tanggungjawab Pemprov Jabar," sambungnya.
Selanjutnya, warna kartu sangat terlihat disesuaikan dengan warna partai asal Wali Kota dan foto Wali Kota dan Wawalkot juga terpampang di KDS.
Icuk menyatakan, Pemkot Depok tidak mengerti akan prioritas dan tugasnya sebagai pengguna APBD.
"Masih banyak prioritas yang harus segera dibenahi Pemkot terkait fasilitas pendidikan. Misalnya, rusaknya sejumlah sekolah atau kurangnya SMP negeri. Namun fokus mereka hanya menjaga bagaimana partainya tetap terus berkuasa," pungkas Icuk.***
