Network
Menurut Haidir, sebagaimana amanat Perda maupun Perwal, kewenangan dalam penertiban reklame ilegal berada di tangan Satpol PP.
"Dari hasil investigasi yang kami lakukan, diduga ada oknum Satpol PP yang bermain di reklame ilegal," katanya.
Founder Gerakan Save Bandung, Asep Marshal mengatakan, masalah penertiban reklame ilegal selalu menghadapi alasan klasik yaitu keterbatasan anggaran.
"Satpol PP kalaupun minim anggaran, yang penting ada penindakan. Apa susahnya jangan dulu ditebang atau dirobohkan Cukup iklannya diturunkan dan disegel," tuturnya.
Menurut Asep, di Kota Bandung banyak sekali reklame yang melanggar, di antaranya reklame rokok yang besarnya lebih dari 4x6, reklame rokok yang bersebelahan dengan sekolah di Jln. BKR No 165, bando di Jln. L.L.R.E Martadinata, bertumpuknya reklame di belokan Jln. Soekarno Hatta-Pasirkoja bahkan ada reklame minuman beralkohol di atas pos polisi Gardu Jati.
Asep menegaskan, pihaknya siap untuk berkolaborasi dengan Satpol PP Kota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan reklame dalam waktu tiga bulan meski dengan anggaran yang minim.
Baca Juga: Perindo Jabar Bidik Kemenangan di Pemilu 2024, Gencar Menggelar Dialog Politik
"Harus ada inovasi baru untuk mengakali minimnya anggaran tapi memaksimalkan penindakan. Itu juga kalau Kasatpol PP Rasdian serius ingin menertibkan reklame ilegal dan menegakkan Perda/Perkada," pungkasnya.
Sementara itu, Kabid Investigasi Manggala Garuda Putih, Agus Satria menegaskan, permasalahan reklame di Kota Bandung melibatkan banyak pihak dan diduga sudah menjadi pusaran kejahatan.
"Tapi jika dibutuhkan, aliansi siap menjadi garda terdepan untuk melawan siapapun yang membekingi permasalahan reklame ilegal di Kota Bandung. Kami siap membantu Pemkot Bandung khususnya Satpol PP Kota Bandung," ujar Agus.
