Network
Ditambahkan Agus, pihaknya akan melaporkan oknum dan mempidanakan para oknum karena menjadikan lost potensi pendapatan daerah demi kepentingan para kelompok pengusaha dan oknum birokrasi.
Sementara itu, Kasatpol PP Kota Bandung, Rasdian Setiadi menjelaskan langkah-langkah yang sudah dilakukan pihaknya dalam melakukan Penertiban Reklame di Kota Bandung.
Rasdian mengaku pihaknya kekurangan anggaran dalam melakukan tindakan penertiban, karena tidak memiliki alat berat sendiri dan harus sewa Crane. Sementara harga Crane jika dibeli yaitu mencapai Rp 3,7 miliar.
Baca Juga: Spesifikasi Poco M3, HP Entry Level Killer Harga Rp 2,5 Jutaan
Rasdian mengatakan, untuk penertiban 100 reklame dibutuhkan waktu 1 tahun karena dalam 1 kali kegiatan penertiban pihaknya memerlukan anggaran Rp 16.054.500. Kegiatan penertiban dilakukan sebulan dua kali di hari Jumat malam.
Kabid Perizinan Bidang D, Muchammad Rosyid menambahkan, DPMPTSP Kota Bandung selalu mendukung penuh Sapol PP Kota Bandung untuk penertiban reklame ilegal di Kota Bandung.
"Kami juga selalu siap membantu terkait keterangan perizinan, dan dalam setiap pelaksanaan kegiatan penertiban, kami akan selalu ikut serta," ujarnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi A, Khaerullah mengatakan, DPRD Kota Bandung mengapresiasi Aliansi Suara Warga Bandung atas laporan, investigasi, usulan dan masukan untuk perbaikan terkait reklame ilegal di Kota Bandung.
Pihaknya menyarankan agar ada tindakan nyata dan segera mengingat Kota Bandung merupakan ibu kota Jawa bara. Kota Bandung disamping punya etika harus juga berestetika.
"Semoga audiensi ini menjadi bahan untuk perubahan dan perbaikan kota Bandung mengingat motto Bandung adalah Bandung Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis," katanya.***
