Network
GALAMEDIANEWS - Ketua Kelompok Masyarakat Peduli Perlindungan Anak (KMPPA) Jabar, Andri Mochamad Saftari mengatakan kompleksitas permasalahan dan kejahatan anak di Jawa Barat masih marak terjadi.
"Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Negara sekaligus sebagai penyelenggara Perlindungan anak tak serius jamin hak dan melindungi anak" ungkapnya di Bandung, Minggu 24 Juli 2022.
Menurutnya hingga saat ini angka pekerja anak, perdagangan anak, eksploitasi seksual, pernikahan anak, peredaran narkoba, anak putus sekolah, stunting dan sejumlah kasus lain masih tinggi.
"Kami menemukan fakta kasus di 13 Kota dan Kabupaten (Bandung, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, Karawang, Sukabumi, Garut, Ciamis, Banjar dan Pangandaran) dalam kegiatan Road Show Advokasi Hak Anak" tegasnya.
Direktur LP3A (Lembaga Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak) Jabar tersebut, juga menuturkan bahwa upaya bersama perlindungan anak sesuai amanat Undang Undang Pasal 20 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Baca Juga: LANGSUNG KLIK LINK LIVE STREAMING Persib Bandung vs Bhayangkara FC di Sini, Laga Sudah Berlangsung
"Negara, pemerintah, pemerintah Daerah, keluarga dan masyarakat Bertanggungjawab terhadap perlindungan anak " katanya.
Perlindungan anak, lanjutnya, harus menjadi komitmen bersama pemerintah, DPRD dan masyarakat, indikator pencapaian kota dan kabupaten layak anak harus dibuktikan, implementasi di lapangan bahwa anak-anak benar terlindungi haknya.
"Saya lihat pemda melalui SKPD terkait Bidang perlindungan anak tak memiliki konsep jelas" ujarnya.
Andri menjelaskan misalnya Kota Bandung untuk dari sisi anggaran tahun 2021 hanya 500 Juta, Kabupaten Cirebon 400 juta, Karawang 800 juta.
"Pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dan sejumlah lembaga atau organisasi perlindungan anak tak miliki konsep dan anggaran yg jelas." terangnya.
Baca Juga: JANGAN LEWATKAN! Langsung Klik LINK LIVE STREAMING Persib Bandung vs Bhayangkara FC di Sini
Ia menuturkan melalui momentun Hari Anak Nasional ini, KMPPA Provinsi Jawa Barat sebagai komunitas masyarakat dari berbagai profesi, latar belakang organisasi yang peduli pada masalah anak, hadir di kota dan kabupaten untuk Mendukung dan mendorong pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah.
"Kami berharap pemerintah daerah lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, dan tidak eksklusif merasa perlindungan anak cukup ditangani oleh Dinas Perlindungan Anak" ucapnya.
"Sinergitas dan kolaborasi penyelenggaraan perlindungan anak demi kepentingan terbaik bagi anak menjadi komitmen bersama pemerintah, DPRD dan masyarakat," tambahnya.***
