Network
GALAMEDIA - Langkah Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Provinsi Jawa Barat disorot. Bulog diminta tidak memonopoli pengadaan bansos berupa sembilan bahan pokok (sembako) untuk masyarakat terdampak Covid-19.
Permintaan itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat, Memo Hermawan. Ia melihat Bulog seolah 'bermain' sendirian tanpa melibatkan pihak-pihak terkait.
Pihak-pihak itu, ujar Memo, di antaranya pedagang pasar yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Agro BUMD dan UKM.
Baca Juga: Akun Twitter Kim Kardashian hingga Mantan Presiden Diretas Untuk Penipuan Bitcoin
"Sebagai koordinator pengadaan sembako untuk bansos, Bulog menyiapkan berupa beras, minyak goreng, mie instan, sarden, terigu dan gula," ujar Memo.
"Ironisnya, Bulog tak melibatkan pedagang pasar dan membeli langsung dari pabrikan di Jakarta," tambah dia, Kamis, 16 Juli 2020.
Memo mengambil contoh untuk pengadaan beras. Selama ini, ujarnya, Bulog langsung berhubungan dengan pabrikan beras.
Baca Juga: Hari Ini 41 Tahun Silam, Saddam Hussein Memulai Kepemimpinan di Irak
Dengan kondisi itu, lanjutnya, uang APBD Jawa Barat yang merupakan hasil dari recofusing anggaran sebesar Rp 5 triliun jadi tak beredar di Jawa Barat.
"UKM, APPSI termasuk juga Agro BUMD cuma jadi penonton. Padahal dalam Surat Keputusan Gubernur sudah dijelaskan," katanya.
Baca Juga: Final Piala Dunia 1950, Uruguay Bikin Brasil Merana di Maracana
Ia mengungkapkan, di Surat Keputusan Gubernur, Bulog ditunjuk sebagai Kanwil Jabar bermitra dengan APPSI, Agro BUMD dan UKM.
"Tapi mereka tak diberdayakan, kalaupun dilibatkan hanya seadanya," tegas Memo.
Ia pun mendesak Pemprov Jabar mengevaluasi monopoli Bulog dalam pengadaan sembako bansos ini. Memo khawatir jika kondisi tersebut terus dibiarkan maka akan timbul kemiskinan karena uang tak berputar di Jabar.
Baca Juga: Sejarah dan Filosofi Rendang, Makanan Terlezat di Dunia
"Bulog jangan hanya memikirkan keuntungan saja. Saya juga sudah surati gubernur," ujarnya.
Selain ke Gubernur Jabar, Memo juga telah menyurati Dinas Indag Jabar agar meluruskan hal ini ke Bulog. Ia meminta Bulog untuk menghargai keputusan gubernur.***
