Network
GALAMEDIA - Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) Provinsi Jawa Barat masa bakti 2020 - 2025 resmi dilantik, yang digelar di Hotel Grand Tjokro, Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Rabu 29 Juli 2020.
Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dan Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (PERKAHPI), Sabela Gayo.
Ketua Umum DPN APPI dan PERKAHPI Sabela Gayo, menuturkan, dengan dibentuknya kepengurusan baru DPW APPI Jawa Barat ini bisa menjalin kerjasama serta menjadi wadah bagi pemerintah maupun masyarakat untuk memberikan pendampingan secara hukum dalam pengadaan barang dan jasa.
Baca Juga: Tak Berhenti Berkokok di Belakang Rumah, Depresi Seorang Pegawai Apotek Mendadak Yakin Dirinya Ayam
"Saya menyampaikan kepada pengurus baru untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan pengadaan barang jasa di provinsi Jawa Barat," ucapnya.
"Dengan hadirnya Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dan Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (PERKAHPI) ini mudah-mudahan dapat berkontribusi memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia," tutupnya.
Sementara itu Ketua terpilih DPW APPI Jawa Barat Imelda Dame Sari, berharap pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa menjadi mitra pengawas dalam pembangunan Jawa Barat. Sehingga proyek barang dan jasa di provinsi Jawa Barat ini agar menyalahi aturan hukum.
Baca Juga: Tak Berhenti Berkokok di Belakang Rumah, Depresi Seorang Pegawai Apotek Mendadak Yakin Dirinya Ayam
Dengan dilantiknya para pengurus APPI dan PERKAHPI Dewan Pengurus Wilayah Jawa Barat akan memperkuat dan mendukung secara penuh program-program Pemprov Jabar khususnya dalam pendapingan pengadaan barang dan jasa, baik disisi penyedia barang dan jasa maupun disisi pengguna yang pada akhirnya akan berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), mendukung percepatan proses pembangunan, serta mencegah upaya-upaya kriminalisasi, memberikan kepastian hukum dan pendampingan hukum kepada para pelaku pengadaan barang dan jasa.
