Network
GALAMEDIANEWS - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memberikan hak dan keringanan kepada para mahasiswa, dosen dan staf pengajar yang terkena dampak dari pencabutan izin operasional beberapa perguruan tinggi swasta (PTS) yang bermasalah.
"Sesuai dengan peraturan, tanggung jawab untuk memenuhi hak relokasi mahasiswa berada di tangan perguruan tinggi yang dicabut izinnya, tetapi pemerintah akan terus melindungi mereka," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemendikbudristek, Nizam, di Jakarta, Kamis, 8 Juni 2023.
Nizam mengatakan bahwa menurut peraturan, adalah tanggung jawab badan penyelenggara perguruan tinggi yang telah dicabut izinnya untuk memenuhi hak-hak transfer mahasiswa.
Baca Juga: Peringatan Hari Laut Sedunia 2023, Cara Merayakan dan Sejarahnya
Di sisi lain, dalam hal ini, pemerintah melalui Kemenristekdikti akan terus melindungi, mengadvokasi, dan memfasilitasi pemindahan mahasiswa yang terkena dampak dan perolehan hak-hak mereka.
Nizam juga mengatakan bahwa mahasiswa yang terdampak dapat menghubungi LLDikti setempat untuk mendapatkan bantuan dalam proses pengalihan SKS.
Mahasiswa juga dapat mengajukan permohonan langsung ke PTS yang sehat untuk pindah dengan membawa SKS dan SKS yang diperoleh dapat ditransfer ke PTS yang baru, selama proses perolehan SKS dilakukan melalui pembelajaran yang terstandar.
"Dalam hal mahasiswa penerima KIP-K, LLDikti juga akan membantu memastikan bahwa mahasiswa yang pindah tidak kehilangan haknya," kata Nizam.
