Network
GALAMEDIANEWS - UNESCO sambangi kantor Bawaslu RI, pada Rabu 21 Juni 2023, untuk ikut dalam kampanye berjudul "Social Media 4 Peace". Kampanye tersebut bertujuan untuk menangkal hoaks dan ujaran kebencian yang kerap ditemui di media sosial.
Dilansir Galamedianews dari website bawaslu.go.id, Ana Lomtadze selaku Kepala Unit Komunikasi dan Informasi, Kantor Wilayah Multisektoral UNESCO, mengungkapkan saat ini hingga akhir siklus pemilu, ujaran kebencian, disinformasi, dan konten menghasut yang tersebar secara online berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemilu dan memfasilitasi kekerasan di dunia nyata.
“Social Media 4 Peace memiliki dua tujuan yang pertama adalah mempromosikan narasi kedamaian di media sosial, dan untuk tujuan ini kami berkerja bersama dengan anak muda, pemimpin keagamaan, untuk mempromosikan narasi damai di media sosial saat Pemilu. Kedua yaitu, mengembangkan inovasi untuk menangkal ujaran kebencian dan hoaks,” ungkap Ana saat bertandang ke Kantor Bawaslu RI.
Baca Juga: PENGGEMAR KECEWA: Mengapa Taylor Swift Mengabaikan Indonesia dalam Daftar Turnya?
Ana menjelaskan, bersama dengan UGM dan beberapa NGO, UNESCO melakukan penelitian yang menjadi permasalahan media sosial di Indonesia. Berdasar penelitian tersebut, lanjut Ana, permasalahan seringkali timbul dari sisi platform media sosial yang kurang transparan dalam memoderasi konten, bagaimana menggunakan algoritma, dan berapa orang moderator yang mereka punya dalam menyaring konten.
“Ini menjadi jelas bahwa mereka (platform media sosial) tidak berinvestasi pada konten moderasi dalam bahasa lain selain bahasa Inggris. Sehingga mereka tidak memoderasi konten secara efektif. Apa yang kami pahami adalah platform tidak memiliki ahli dalam konteks skala lebih kecil (secara nasional) untuk memoderasi konten yang disebar,” jelas Ana.
Baca Juga: PBB Mendesak Indonesia untuk Berjuang Demi Kesejahteraan Rohingya
Menanggapi pemaparan tersebut, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja menyambut baik kampanye yang diinisiasi oleh UNESCO. Dirinya juga menceritakan beberapa permasalahan yang dihadapi Bawaslu dalam menghadapi hoaks dan ujaran kebencian di media sosial selama masa Pemilu.
“Kami memiliki banyak pengalaman dalam menghadapi hoaks di media sosial. Yang pertama adalah saat 2017 ketika pemilihan gubernur untuk DKI Jakarta yang mana pada saat itu hoaks menyebar begitu masif. Kemudian tahun 2019, penyebaran hoaks di 2019 kami juga dihadapkan pada serangan hoaks yang menyebabkan Bawaslu juga menjadi sasaran masyarakat yang tidak puas dengan hasil Pemilu,” ungkap Bagja.
Baca Juga: Resep Macaroni Schotel Gulung Goreng Makanan Gurih dan Lezat ala Rudy Choirudin
Dengan terjalinnya kerjasama bersama UNESCO, Bawaslu mengharapkan penanganan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial dapat ditangani dengan lebih baik terutama menghadapi Pemilu 2024.
Dalam kelanjutannya, UNESCO bersama Bawaslu dan Koalisi Damai akan melakukan deklarasi Social Media 4 Peace dalam waktu dekat.***
