Network
GALAMEDIA - Kabar soal temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait anggaran sekitar Rp 90,5 miliar untuk para buzzer dan influencer terus mendapat sorotan.
Sejumlah pihak memberikan kritikan tajam, karena anggaran besar itu dianggap tak memberikan dampak signifikan. Meski begitu, masih ada pihak yang pro dan menyebut dana itu seimbang dengan pengaruh ke masyarakat.
Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto menyatakan sikap lain. Ia mengaku kaget ada anggaran jumbo dari uang rakyat hanya untuk sosialisasi program melalui influencer.
Baca Juga: Terulang Lagi, Pesepeda Meninggal Dunia Saat Gowes dan Diduga Kelelahan
"Lantas apa peran kehumasan yang ada di setiap kementerian dan lembaga yang dimiliki pemerintah?" tanya Didik, Sabtu, 22 Agustus 2020.
Menurut dia, peran kehumasan secara institusional baik perangkat dan sumber daya manusianya mempunyai tugas dan kapasitan yang lebih dari cukup. Apalagi untuk menyampaikan setiap kebijakan pemerintah kepada publik.
Ditambahkan Didik, dengan sarana dan sumber daya yang sangat besar, logikanya pemerintah akan mampu dan tidak bisa dikalahkan oleh siapa pun.
Baca Juga: Hingga 22 Agustus 2020, 9.410 Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Sembuh
Apalagi jika kebijakan dan program pemerintah itu orientasinya untuk kepentingan rakyat. "Jadi bukan sebaliknya tanpa influencer rakyat akan mengakses dengan sendirinya," imbuhnya.
Ia menilai, ukuran kebijakan dan program yang baik bukan seberapa capaian infuencer meng-endorse setiap produk pemerintah. Tetapi seberapa banyak rakyat mengafirmasi dan merasakan manfaat atas kebijakan dan program tersebut.
Didik kemudian membandingkan program di pemerintahan Joko Widodo saat ini dengan program yang pernah digulirkan di era pemerintahan Susila Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, jika kebijakan dibuat secara transparan dan akuntabel, rakyat bukan hanya menjadi infuencer pemerintah.
Baca Juga: Kabar Duka, Kakak Sri Sultan Hamengkubuwono X Tutup Usia
"Kalau seperti itu, rakyat akan membanggakan produk pemimpinnya," kata Didik dikutip dari wartaekonomi.co.id.
Ia pun mengambil contoh apa yang dijalankan oleh Presiden SBY kala itu. Menurut Didik, contoh yang paling konkret adalah ketika ada program prorakyat yang inline dengan kebutuhan rakyat.
Didik menyebut, saat itu masyarakat merasakan betul kemanfaatan Program pro rakyat yang dibingkai dalam 4 klaster (kelompok). yang pertama yaitu klaster 1 berupa bantuan dan perlindungan sosial.
Kemudian juga klaster 2 soal pemberdayaan masyarakat, Klaster 3 terkait Kredit Usaha Rakyat dan Klaster 4 Program Pro Rakyat. "Memori rakyat tidak akan pernah hilang," ujarnya.***
