Network
GALAMEDIA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan anggaran miliran rupiah bahkan mencapai triliunan digelontorkan pemerintah untuk menggaet influencer dalam mempromosikan kebijakan-kebijakannya. Terkait hal itu, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto langsung bereaksi.
Soalnya pada saat yang sama, anggaran untuk lembaga riset vaksin virus corona hanya sekitar Rp5 miliar. Padahal hasil kerja para peneliti vaksin ini sangat dibutuhkan masyarakat agar bisa keluar dari pandemi Covid-19 (virus corona).
"Pemerintah terkesan lebih mementingkan citra daripada kesehatan dan keselamatan rakyat. Ketimpangan alokasi anggaran ini sangat tidak wajar dari segi kepentingannya. Saat ini orang lebih butuh vaksin hasil riset para peneliti daripada celoteh para influenzer," kata Mulyanto lewat keterangan tertulisnya, Jumat 21 Agustus 2020.
Baca Juga: Tuntas Urusan di China, Erick Thohir dan Retno Marsudi Terbang ke Uni Emirat Arab
Mulyanto mendesak pemerintah untuk lebih serius mendorong riset vaksin Merah Putih yang tengah dikembangkan Konsorsium Riset COVID-19 Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Konsorsium yang dimotori oleh LBM Eijkman dengan lembaga litbang nasional lainnya termasuk pihak industri BUMN Kimia Farma ini, sedang berupaya menemukan formula vaksin yang tepat untuk melawan COVID-19.
Untuk itu, Mulyanto meminta Pemerintah lebih serius mendukung kerja peneliti vaksin Covid-19 dengan cara menambah anggaran yang lebih memadai.
Sebelumnya, ICW menemukan anggaran miliran rupiah bahkan mencapai triliunan yang digelontorkan pemerintah untuk menggaet influencer dalam mempromosikan kebijakan-kebijakannya. ICW menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak percaya dengan programnya sendiri.
Beragam data belanja anggaran untuk pengadaan aktivitas barang dan jasa (PBJ) dan pelibatan influencer ditemukan ICW melalui situs LPSE kementerian, lembaga pemerintah non kementerian. Hingga 2020, pemerintah telah menggelontorkan Rp 1,29 triliun untuk belanja terkait aktivitas digital.
Baca Juga: PNS Minta Laptop ke Pemerintah, Sri Mulyani: Negara Bisa Bangkrut!
Aktivitas digital yang dimaksud ialah pengadaan melalui media sosial, YouTube, maupun menggandeng influencer.
"Jika ditelusuri berdasarkan kata kunci, ditemukan bahwa aktivitas digital banyak dilakukan melalui media sosial," kata Peneliti ICW Egi Primayogha dalam diskusi ICW bertajuk "Aktivitas Digital Pemerintah: Berapa Miliar Anggaran Influencer?", Kamis 20 Agustus 2020.
Untuk menggandeng influencer, ia menyebutkan, pemerintah telah menggelontorkan Rp 90,45 miliar.
Namun Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mempertanyakan hasil temuan ICW bahwa pemerintah, termasuk Kemenkominfo membayar jasa influencer pada periode 2017-2020.
Baca Juga: Prabowo Subianto Menaikkan Tunjangan Kinerja TNI Hingga 80 Persen
"Saya juga belum tahu apa sebenarnya yang dimaksud oleh rekan-rekan ICW," ucap Johnny, Jumat 21 Agustus 2020.
Ia mengatakan Kemenkominfo pada 2018 lalu memiliki program coaching clinic untuk Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD). Ini merupakan bagian dari program Siberkreasi di Kemenkominfo.
"Namun program coaching clinic school of influencer oleh Kemekominfo tersebut bukan untuk membiayai influencer, tetapi pelatihan bagi yang berminat berprofesi sebagai influencer," jelas Johnny.
Program itu, sambung Johnny, bertujuan agar peserta memiliki kemampuan untuk menjadi influencer yang baik. Pasalnya, pemerintah menyadari bahwa kegiatan literasi digital saat ini membutuhkan banyak influencer yang mengerti tentang transformasi digital.
Baca Juga: Kota Sderot dan Jalur Gaza Kembali Mencekam, Serangan Rudal dan Jet Tempur Warnai Jumat Pagi
"Kegiatan literasi digital tersebut berlangsung terus sampai sekarang, bahkan lebih agresif untuk membantu pemahaman yang lebih baik terkait digital, khususnya digital ekonomi bagi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan seperti petani, peternak, dan nelayan," ungkap Johnny.
Untuk melakukan kegiatan literasi digital, Johnny bilang pihaknya tak sendirian. Kementerian Komunikasi dan Informasi turut melibatkan beberapa lembaga swadaya maupun organisasi masyarakat.
Johnny tak menyebut secara pasti anggaran yang disiapkan untuk melakukan program tersebut, namun ia mengaku tak sebesar yang disebutkan oleh ICW.***
