Network
GALAMEDIA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) khawatir daya beli masyarakat saat ini sudah 'mentok' atau sudah mencapai titik maksimal untuk melakukan konsumsi di tengah pandemi virus corona (covid-19). Hal ini bisa berdampak kontraksi ekonomi nasional di masa mendatang.
Mentoknya daya beli masyarakat tercermin dari laju penerimaan pajak yang rendah dalam beberapa bulan terakhir. Data terakhir dari Kementerian Keuangan mencatat realiasi penerimaan pajak terkontraksi 12 persen pada Januari-Juni 2020 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Secara nominal, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp531,7 triliun atau 44,4 persen dari pagu di APBN 2020. Bahkan, Jokowi bilang realisasi tetap rendah pada Juli 2020.
Baca Juga: Mulai Hari Ini BLT Rp 600 Ribu Untuk Pegawai Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Sudah Bisa Disalurkan
"Ini informasi kepada Bapak Ibu semuanya, penerimaan pajak di Juli ini mulai stuck lagi, tidak gini (memperagakan kurva naik) tapi sudah gini lagi (kurva lurus). Ini menunjukkan memang daya beli di masyarakat itu sudah mentok lagi," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 24 Agustus 2020.
Jokowi mengatakan penerimaan pajak masih rendah karena operasional dunia usaha belum bisa maksimal seperti masa normal sebelum pandemi corona. Hal ini tak lepas dari kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi, yaitu membatasi kapasitas pengunjung di sejumlah usaha.
Misalnya, kapasitas pengunjung restoran hanya boleh 50 persen dari masa normal. Hal ini juga berdampak bagi operasional bisnis di tempat wisata dan hotel, sehingga okupansi tidak bisa mencapai 100 persen.
Baca Juga: Wisatawan Ini Ngotot Ingin Bawa Masuk Bayinya ke Orchid Forest Cikole
Untuk itu, menurutnya, Indonesia perlu kontribusi pertumbuhan ekonomi dari indikator lain, misalnya investasi.
"Saya kira ya tidak apa, tapi harus ada jurus yang lain yang bisa kita lakukan, yaitu dengan meningkatkan investasi agar di kuartal III itu bisa mengungkit. Kuncinya ada di investasi," tuturnya.
Ia berharap laju pertumbuhan investasi bisa lebih baik dari minus 8,61 persen pada kuartal II 2020.
Oleh karena itu, Jokowi meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan agar bisa membuat laju pertumbuhan investasi maksimal hanya minus 5 persen.
Baca Juga: Ancam Keamanan Istana, Meghan Markle Dituding Bocorkan Kubah Bawah Tanah Tempat Perhiasan Ratu
"Saya minta nanti Pak Menko Maritim (Luhut). Kemarin tumbuh kita berapa investasi, minus 8 persen, itu usahakan betul-betul, kalau tidak bisa plus, ya jangan sampai di atas 5 persen minusnya, kuncinya di situ," ujarnya.
Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi minus 5,32 persen pada kuartal II 2020.
Secara rinci, pertumbuhan konsumsi rumah tangga minus 5,51 persen, investasi minus 8,61 persen, ekspor minus 11,66 persen, dan konsumsi Lembaga Non Profit Penunjang Rumah Tangga (LNPRT) minus 7,76 persen.***
