Network
Usman juga menyebut bahwa apabila terdapat pengendalian data yang tidak baik, sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik akan diberlakukan kepada pihak yang bertanggung jawab atas data tersebut.
Sebelumnya, kasus dugaan bocornya data kependudukan pertama kali diungkap oleh akun Twitter bernama @DailyDarkWeb. Dalam unggahan tersebut, akun tersebut mengklaim bahwa sebanyak 337.225.465 baris data kependudukan yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri dijual di forum para peretas.
Baca Juga: Sidang Suap CCTV Bandung, Jaksa KPK Menduga Ada Aliran Uang ke Ketua DPRD
Baca Juga: Budi Arie Setiadi, Ketum Projo yang Dilantik Menjadi Menkominfo
Tangkapan layar laman forum peretas yang dibagikan oleh akun @DailyDarkWeb menunjukkan bahwa peretas dengan nama akun RRR mengklaim telah mendapatkan 337 juta baris data tersebut dari laman web resmi dukcapil.kemendagri.go.id.
Data yang bocor tersebut mencakup informasi seperti nomor induk kependudukan (NIK), tempat dan tanggal lahir, agama, status pernikahan, akta cerai, nama ibu, pekerjaan, dan nomor paspor.***
