Network
Dalam sistem zonasi PPDB, data yang digunakan tidak hanya berasal dari Dinas Pendidikan DKI saja, tetapi juga melibatkan berbagai dinas lainnya seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Kesehatan.
Dengan begitu, jika ada dugaan manipulasi Kartu Keluarga (KK) dalam sistem zonasi PPDB, Dinas Pendidikan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mendeteksi dan mengambil tindakan yang sesuai.
Baca Juga: 5 SMA Swasta di Kota Medan yang Masuk Top 1000 Sekolah Terbaik se-Indonesia
Dengan adanya desakan dan kajian ulang ini, diharapkan PPDB di DKI Jakarta dapat menjadi lebih transparan dan adil, sehingga setiap peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama dalam akses pendidikan di wilayah tersebut.***
