Network
GALAMEDIA - Proses hukum lahan seluas 2,3 hektare yang di atasnya berdiri Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat sampai sekarang belum beres.
Bahkan kini beredar kabar bahwa putusan peninjauan kembali (PK) dimenangkan pihak penggugat, yaitu Rudi Alamsyah ahli waris Adiwarta.
"Saya juga mendengar kabar itu (putusan PK), tapi sampai sekarang Pemkab Bandung Barat belum menerima salinan putusan PK dari Mahkamah Agung seperti yang ramai dibicarakan tersebut," kata Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bandung Barat Asep Sudiro di Ngamprah, Minggu, 30 Agustus 2020.
Baca Juga: Ridwan Kamil Bagikan Koper Canggih, Bisa Dibawa Sampai ke Gunung untuk Mengetes Covid-19
Kasus hukum status tanah yang bergulir sejak 2016 tersebut, muncul setelah Rudi Alamsyah ahli waris Adiwarta melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung (PNBLB) dengan nomor perkara 155/PDT/G/2016.
Namun pihak penggugat kalah di PNBLB kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung.
"Di Pengadilan Tinggi dimenangkan pihak penggugat. Karena itulah Pemkab Bandung Barat selaku pihak tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan kembali dimenangkan oleh kami," terangnya.
"Pihak penggugat kemudian mengajukan PK dan ampai hari ini kami masih belum tahu hasil putusan PK tersebut," papar Asep.
Baca Juga: Kasus Dugaan Verponding Palsu, Pemkot Bandung Konsisten Pertahankan Aset
Belum selesai kasus gugatan Rudi Alamsyah, di objek yang sama muncul gugatan lain dari Roni Noma yang mengaku sebagai ahli waris Ursule asal Italia.
"Di PNBLB dimenangkan Pemkab Bandung Barat. Kemudian pihak penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dan kembali dimenangkan Pemkab Bandung Barat. Apakah dia mau melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, kami belum mendapat informasi itu," imbuhnya.
Asep menegaskan, apapun hasil keputusan hukum tetap (inkrah), tidak akan berpengaruh pada nasib Pasar Panorama. Karena pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemkab Bandung Barat.
"Karena pasar itu objek publik. Biasanya jarang dilakukan eksekusi," ucapnya.
Baca Juga: Arus Dana Asing Keluar Indonesia Kencang, Rp 149,75 Triliun Hengkang
Ia pun mengimbau kepada pedagang dan pihak pengelola pasar PT Bangunbina Persada agar tidak perlu resah atau khawatir jika dalam proses hukum status tanah Pasar Panorama dimenangkan pihak penggugat.
"Nasib pasar tidak akan terpengaruh oleh putusan pengadilan. Baik menang ataupun kalah. Karena pada akhirnya semua menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," tandasnya.
Tanah Pasar Panorama adalah hasil limpahan dari Pemkab Bandung ke Pemkab Bandung Barat sebagai konsekuensi dari UU No 12 Tahun 2007 tentang Pebentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat.***
