Network
Bahwa pernyataan yang disampaikan Menhub dan juga pernyataan yang disampaikan sebelumnya oleh Presiden Jokowi berbeda. Menurut Sigit, Budi Karya selaku Menteri Perhubungan pernah menyatakan kalau tidak ada anggaran untuk PSO tarif kereta cepat, sementara Jokowi akan memberikan PSO.
"Karena pak menteri pernah menyatakan bahwa PSO (Public Service Obligation) untuk KCJB itu tidak ada. Sementara Pak Presiden itu menyatakan bahwa akan memberikan subsidi tarif atau Public Service Obligation kepada KCJB,” kata Sigit.
“Kalau tidak ada kami sepakat sebagaimana anggota. Tetapi kalau ada kami ingin itu dicatat middle heist nota bahwa Sigit Susiantono tidak setuju dengan anggaran,” ujar Sigit Susiantono menambahkan pada rapat kerja Komisi DPR V.
Baca Juga: Jadwal Acara HJKB 213 Tahun 2023, Catat Tanggal dan Waktunya!
Menteri Perhubungan menegaskan dengan singkat bahwa tarif harga tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung tidak akan mendapat Public Service Obligation. Hal ini disampaikan dengan tegas pada rapat kerja Komisi DPR V.
“Jawab singkat, tidak ada (subsidi tarif KCJB),” ucap Budi dengan tegas.
Kereta Cepat Jakarta Bandung yang dikabarkan tidak mendapat PSO alias subsidi akan memberikan diskon selama 3 tahun.
Tarif Kereta Cepat Jakarta Bandung diusulkan menjadi Rp 250.000 oleh Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi. ***
