Network
GALAMEDIA - Calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) tahap 3 sudah diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Jumlah calon penerima pada gelombang 3 ini adalah sebesar 3,5 juta rekening.
Dalam penyaluran BLT tahap 3 kepada para pekerja yang bergaji dibawah 5 juta ini, proses mekanisme penyalurannya masih sama dengan sebelumnya.
Data yang telah diserahkan oleh BPJS akan dichecklist oleh Kemnaker dengan waktu paling lambat 4 hari.
"Mekanisme penyaluran BSU tahap III masih sama dengan tahap sebelumnya. Dimana data yang telah diserahterimakan akan dilakukan checklist oleh Kemnaker terlebih dahulu yang membutuhkan waktu 4 hari sebelum nantinya diproses oleh KPPN dan Bank Penyalur" Terang Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan pada konferensi pers yang digelar secara virtual pada 8 September 2020.
Baca Juga: Bejat, Sopir Ambulans Malah Perkosa Gadis Korban Covid-19 Saat Perjalanan Menuju Rumah Sakit
Total rekening yang diserahkan pada Kemnaker hingga saat ini berjumlah 9 juta rekening penerima.
Dilansirkan jurnalpresisi.com, Pihaknya meminta kepada BP Jamsostek agar melakukan komunikasi dengan stakeholder terkait.
Hal ini untuk meminimalisir kendala yang akan timbul dalam penyaluran bantuan subsidi upah ini nantinya.
Baca Juga: Geger! Pasien Covid-19 Diduga Bunuh Diri di Wisma Atlet
Berbagai kendala sempat muncul pada pencairan sebelumnya. Kendala ini diantaranya adalah duplikasi rekening, rekening pasif, rekening yang sudah tidak aktif lagi, rekening yang tidak valid atau sudah dibekukan, rekening yang tidak sesuai dengan NIK maupun rekening tidak terdaftar.
Menaker menegaskan bahwa jika pemberi kerja tidak memberikan data yang sesungguhnya maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sedangkan untuk penerima bantuan tetapi ternyata sebenarnya tidak memenuhi kriteria, ia akan mendapatkan sanksi harus mengembalikan bantuan tersebut.
Baca Juga: Renungan Pagi, Orang Berilmu Dihormati, Orang Bodoh Akan Merasa Terasing Dimana Pun Ia Berada
Kemnaker juga menghimbau pada pemberi kerja akan berkomunikasi dan bekerja sama yang baik dengan stakeholder mengenai data rekening para pekerja agar tidak terjadi kesalahan kembali.
"Kami ingatkan bahwa pemberi kerja yang tidak memberikan data yang sebenarnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitupun dengan pekerja yang tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Permenaker 14 Tahun 2020, namun telah menerima bantuan ini, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan tersebut ke rekening kas negara".*** (Harbhimanyu Wicaksono/jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com)
