Network
GALAMEDIA - pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) masih gagap dalam menangani pandemi Covid-19 (virus corona) di saat negara-negara di dunia sudah tanggap mengatasi wabah mematikan tersebut.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyatakan kekecewaannya dengan sikap Presiden Jokowi yang tak menunda penyelenggaraan pilkada di masa angka infeksi Covid-19 kian meninggi.
Dengan rambu hijau dari kepala negara, ia menilai fokus pemimpin daerah sudah pecah sehingga tidak lagi konsentrasi menangani pandemi, namun sibuk berkampanye.
Baca Juga: Pemerintah Pusat Ogah Ikut Anies Baswedan, Fahri Hamzah: Jangan-jangan Ada Rahasia
"Pemerintah di seluruh dunia awal gagap memang tapi lalu bisa melakukan terobosan-terobosan. Kita gagap terus sampai hari ini. Saya kecewa soal pilkada, itu konsentrasinya di daerah pasti terpecah," kata dia dalam diskusi daring dengan tema 'PSBB Lagi', Sabtu 12 September 2020.
Seharusnya, menurut Agus, Presiden tegas dan fokus mengutamakan kesehatan dan menunda pilkada hingga pandemi dapat teratasi.
Tak heran Agus berujar demikian, karena belum juga masa kampanye dimulai, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengonfirmasi sebanyak 60 calon kandidat dinyatakan positif Covid-19.
Baca Juga: Refly Harun Sebut Ruhut Sitompul Bikin Lucu, Andi Arief: Ikut Anies Baswedan Aja Orang Waras
Diperkuat oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, 72 orang bakal calon petahana Pilkada Serentak tahun ini dinyatakan melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Permasalahan di daerah terkait Covid-19 tak sampai di situ, Agus menyebut banyak kepala daerah yang menutupi angka penyebaran virus corona.
Ia mengambil contoh wilayah di sekitar Jakarta yang tak transparan dengan angka penyebaran pandemi.
Janggal, menurut dia, kalau ibu kota memiliki jumlah infeksi mencapai 1.000 kasus per hari, sedangkan provinsi tetangga seperti Banten, hanya melaporkan puluhan kasus harian.
Baca Juga: PDIP Ngotot Desak Anies Baswedan Batalkan PSBB Total DKI Jakarta
"Data DKI bisa 1.000 orang, Banten 22-27 (orang), itu kan ada kecurigaan ahli riset yang harus diselesaikan. Jomplang dan tidak masuk akal, Banten kan besar sekali," ujarnya.
Ia sendiri mengaku mendukung rencana PSBB kembali, tak hanya di DKI tapi juga di wilayah penyangga dan provinsi lainnya yang tinggi angka infeksi. Namun, ia menyayangkan lemahnya koordinasi dan tak kompaknya perangkat pemerintah.
"Menjadi perdebatan di publik kalau pemerintah kita tidak satu suara, semua punya kepentingan," ujarnya.***
