Network
GALAMEDIA - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara total yang berlangsung Senin 14 September 2020.
Gembong menuding ada motif politik dalam kebijakan Anies dan menyebut PSBB total akan jadi pukulan keras bagi masyarakat kecil yang sudah terpuruk sejak pandemi corona muncul di Indonesia.
"Hentikan dan batalkan rencana PSBB Total atau ketat oleh Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta," ujarnya seperti dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu 12 September 2020.
Gembong menyatakan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan lebih menentukan dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona.
Baca Juga: PSBB Total DKI Jakarta, Aparat TNI, Polri, Satpol PP dan Dishub 'Pagar Betis' Kawasan Puncak
Dia menilai Pemprov DKI belum berhasil memastikan kedisiplinan saat penerapan PSBB jilid pertama, sehingga kembali menerapkan PSBB tidak akan memperbaiki faktor kesehatan, sementara biaya sosial masyarakat semakin meningkat.
"Selama ini belum nampak nyata signifikan ditempuh oleh Pemda DKI Jakarta," imbuhnya.
Gembong menilai rencana Pemprov DKI tersebut justru memunculkan kontroversi.
"Tidak salah jika kami mengkritisi pengajuan pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah sebesar Rp1,449 triliun yang dapat dihubungkan dengan upaya jalan pintas Pemda DKI Jakarta yang belum mampu memulihkan kondisi ekonomi dan membutuhkan pendapatan/pembiayaan instant," jelasnya.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Kian Tinggi, Preman Tanah Abang Turun Tangan Awasi Penerapan Protokol Kesehatan
Dia menyatakan kebijakan penerapan PSBB ketat di tengah situasi kebijakan terintegrasi antara 'pencegahan covid 19 dan ekonomi' terasa lebih mencerminkan sisi Anies sebagai seorang politisi.
"Tidak mengherankan bila kami mencurigai ada motif politik lain dibalik kebijakan penerapan PSBB secara ketat," ujarnya.
Sebelumnya pada pertengahan pekan ini, Anies Baswedan menyatakan DKI Jakarta akan kembali menerapkan PSBB penuh, dari semula PSBB transisi.
Keputusan Anies untuk menerapkan kembali PSBB juga didasari sejumlah hal. Di antaranya mengenai proyeksi rumah sakit rujukan di Jakarta tidak akan sanggup bertahan hingga 17 September 2020.
Baca Juga: KAMI Banyak Dimusuhi, Gatot Nurmantyo Klaim Punya Senjata untuk Tetap Bertahan
Penambahan kasus positif harian di Jakarta diketahui terus melonjak. Sejak awal September, kasus positif bertambah hingga 1.000 kasus setiap harinya.
Kasus positif covid-19 di DKI per Jumat 11 September diketahui mencapai 51.635, dengan 39.128 sembuh dan 1.368 meninggal.
Sebelumnya, saat mengumumkan rencana menarik 'rem darurat' yakni menerapkan kembali PSBB, Anies mengutip pesan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Pak Presiden menyatakan dengan tegas dua hari lalu jangan start ekonomi sebelum kesehatan terkendali," kata Anies.***
