Network
Menurutnya, 2024 merupakan tahun transisi kepemimpinan di Jabar. Karena itu kinerja pelaksanaan anggaran perlu dioptimalkan untuk menuntaskan berbagai agenda pembangunan yang sudah direncanakan.
"Saya yakin, tongkat estafet yang kita berikan dapat menjadi modal terbaik bagi kepemimpinan yang akan datang untuk melanjutkan pembangunan," tambah Bey.
Sementara itu, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jabar Kementerian Keuangan Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, penyerahan DIPA dan TKD tahun anggaran 2024 di Jabar termasuk yang tercepat dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.
"Kurun waktu 2020 hingga penghujung 2023 APBN masih jadi instrumen utama yang diandalkan dalam berbagai gejolak misalnya pandemi COVID-19 hingga geopolitik yang berimbas pada ekspor impor," katanya.
Belanja Pemerintah Pusat 2024 di Jabar dialokasikan Rp48,30 triliun. Kemudian DIPA Kantor Pusat Rp12,93 triliun, DIPA Kantor Daerah Rp35,01 triliun, DIPA Dana Dekonsentrasi Rp76,04 miliar, dan DIPA Tugas Perbantuan Rp290,66 miliar.***
