Network
Terlebih lagi, lanjut Menteri Hadi, Kabupaten Bandung saat ini telah menyandang status "kota lengkap" berkat program sertifikat elektronik. Artinya, seluruh bidang tanahnya sudah terdaftar secara resmi di BPN dan lengkap datanya baik secara spasial maupun yuridis sehingga tidak ada gap dan overlap antara pemilik yang satu dengan yang lainnya.
"Kabupaten Bandung sudah menjadi wilayah anti caplok dan anti cekcok. Dengan kondisi ini maka investor akan nyaman karena mendapatkan kepastian untuk berinvestasi," tuturnya menegaskan.
Mantan Panglima TNI ini juga menegaskan pemerintah pusat akan mendukung penuh upaya Bupati Bandung Dadang Supriatna yang terus mendorong hadirnya investasi di wilayahnya, terutama dalam bidang pariwisata. Apalagi kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung terus meningkat setiap tahunnya.
"Kami dukung penuh Pak Bupati (upaya mendatangkan investor-red.). Kami akan bantu, termasuk untuk memberikan kepastian hukum kepada investor yang akan datang ke Kabupaten Bandung," ujar Menteri Hadi.***
