Network
GALAMEDIANEWS - Milisi Lebanon, Hizbullah, menyerang dua pangkalan militer milik Israel di kawasan utara negara itu. Menurut kantor berita Al-Ahed, dua pangkalan militer Israel di Shomera dan Al-Abad itu diserang Hizbullah.
Kelompok itu merilis foto-foto serangan di dua situs terkait yang menurutnya sebagai balasan atas perang genosida di Jalur Gaza.
Hizbulllah menyatakan pihaknya menyerang pasukan dan wahana militer Israel di sekitar daerah Al-Manara untuk menunjukkan dukungannya terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza yang telah menunjukkan keberanian dan perlawanan.
Hizbullah mengumumkan bahwa pada Jumat pukul 16:15 waktu setempat kelompok perlawanan Islam itu menyerang pusat kendali dan komando rezim Israel di titik 430 dekat Kota Kafr Kila.
Mereka mengaku berhasil menyerang sejumlah pasukan Israel.
Dewan Keamanan PBB
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan resolusi yang menuntut semua pihak melakukan “langkah-langkah mendesak” untuk membuka akses kemanusiaan yang lebih luas, aman, dan tanpa hambatan ke Gaza.
Setelah negosiasi yang alot dan beberapa kali ditunda, resolusi yang diajukan oleh Uni Emirat Arab itu disahkan setelah didukung 13 negare, 0 menolak, sedangkan Amerika Serikat dan Rusia yang sama-sama anggota tetap DK PBB memilih abstain.
Baca Juga: Tentara Israel Terus Jadi Target, Hizbullah Gencarkan Serangan di Dekat Perbatasan
Resolusi tersebut menuntut pihak-pihak berkonflik mengizinkan dan membuka semua rute menuju dan di seluruh Jalur Gaza, termasuk pintu-pintu perbatasan, guna memastikan staf kemanusiaan dan bantuan tersalurkan kepada warga sipil yang membutuhkan.
Resolusi tersebut meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menunjuk seorang koordinator senior kemanusiaan untuk mempercepat pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Gaza.
Sesolusi itu juga meminta agar koordinator tersebut secepatnya membentuk mekanisme PBB guna mempercepat penyediaan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Baca Juga: Hizbullah Miliki Senjata yang Ditakuti Israel dan Amerika?
Resolusi itu turut menekankan pentingnya kerja sama yang erat dan tanpa hambatan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan koordinator yang telah ditunjuk untuk secepatnya melaksanakan mandatnya.
Resolusi itu juga menuntut pembebasan semua sandera "secepatnya dan tanpa syarat", dan menyeru semua pihak mematuhi hukum internasional, dan menghindari serangan terhadap warga sipil dan objek-objek sipil.
Resolusi tersebut menuntut semua pihak menjamin keselamatan dan keamanan personel PBB, dan menekankan bahwa staf kemanusiaan harus dilindungi.
Dewan Keamanan juga meminta Sekjen PBB agar melaporkan secara tertulis implementasi resolusi tersebut kepada DK PBB dalam waktu lima hari kerja.***
