Network
GALAMEDIANEWS - Kementerian Keuangan mengalokasikan dana Rp70.1 triliun untuk menyelenggarakan pemilu 2024. Pesta demokrasi ini akan berlangsung pada tanggal 14 Februari.
Adri Syarief, seorang praktisi IT, menyebut bahwa biaya penyelenggaraan pemilu akan lebih hemat bila menggunakan sistem e-voting.
"Sebenarnya kalau mau hemat bisa, bisa pakai sistem e-voting secara nasional. Simpel. Bisa juga diintegrasikan ke blockchain, perhitungan jadi cepat. Nggak perlu cetak kertas suara buat disebar ke seluruh Indonesia. Untuk input data, bisa pakai smartphone atau laptop," tuturnya.
Namun, meskipun hemat, ada satu risikonya. Yaitu, rawan manipulasi. "Bila pemilu gunakan e-voting itu, rawan dimanipulasi. Bisa saja sebelum pemilih memilih, datanya sudah ada karena dipilih duluan. Apalagi faktanya nggak semua orang KPPS itu melek IT," akunya.
Baca Juga: Jelang Pemilu, Masyarakat harus Bijak saat Mendapatkan Informasi dari Media Sosial
Adri menyebutkan sistem e-voting rawan dimanipulasi karena datanya berbentuk digital. "Rawan dimanipulasi karena suara dari e-voting itu nggak terlihat bentuk fisiknya secara jelas. Kalau mencoblos kan terlihat bentuk fisiknya kelihatan. Bentuknya apa? Kertas yang dicoblos," ujarnya.
Karena hal tersebut Adri menyebut bahwa sistem coblos menjadi yang terbaik untuk menyelenggarakan pemilu. "Yang terbaik untuk sekarang memang coblos. Meskipun dana yang dikeluarkan bisa triliunan. Ya bagaimana lagi, ini memang yang terbaik," tuturnya.
Sementara itu, pengamat politik Adhy Gunawan menuturkan bahwa biaya penyelenggaraan pemilu akan rendah bila semua pihak mengedepankan kejujuran.
"Intinya kalau mau biaya politik yang murah, ya kita semua harus jujur. Kalo nggak jujur, ya seperti sekarang. Habis 70 triliun," tutur pria yang meraih gelar sarjana ilmu politik di Universitas Katolik Parahyangan Bandung ini.
