Network
GALAMEDIANEWS – Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Barat menggelar FGD (Focus Group Discussion) untuk menyesuaikan jenis layanan mereka guna memenuhi standar pelayanan yang ada agar lebih efektif dan lebih baik dalam melayani masyarakat.
FGD tersebut digelar di Gedung BPS Provinsi Jawa Barat, Jln. PHH Mustofa No.43 Kota Bandung, Selasa 21 Mei 2024. Tak hanya melibatkan dinas-dinas di lingkungan Pemprov Jabar, acara tersebut juga melibatkan secara langsusng Ombudsman Republik Indonesia (RI) dan unsur masyarakat.
Dalam sambutannya, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Marsudijono mengungkapkan bahwa dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data statistik, tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis.
Meskipun gratis, Marsudijono menegaskan, pegawai BPS Provinsi Jawa Barat harus tetap serius dalam melayani masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang baik agar mendapat nilai kinerja yang prima.
Yang dimaksud standar pelayanan sendiri adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pelayanan, dan menjadi acuan penilaian kualitas pelayanan, sebagai bentuk kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka memberi pelayanan yang berkualitas , cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
“Seringkali kita menyampaiakn kepada khalayak ramai, silahkan anda ambil data BPS, tapi rasa ketakutan mengambil data itu ada. Wah takut berbayar, mahal dan sebagainya. Walaupun selama ini kami free melayani bapak dan ibu, selama mengikuti aturan koridor yang telah ditetapkan oleh BPS sendiri,” ujar Marsudijono, Selasa 21 Mei 2024.
Ia mengatakan, bahwa apapun yang dilakukan BPS itu dananya bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, bentuk pelayanan yang mereka berikan saat ini harus dikembalikan pada rakyat.
“Namun dulu pernah tercetus keluhan begini, kok data kita mahal, data kita susah? Makanya kita mencoba mengubah cara melayani dengan menjemput bola. Oleh karena itu, banyak program-program untuk melayani, salah satunya dengan adanya pojok statistik (di kampus-kampus-red). Yakni upaya kita untuk melayani mahasiswa terkait permintaan data,” tutur Marsudijono menjelaskan.
Selain itu, lanjut dia, BPS Provinsi Jawa Barat juga mengembangkan program Desa Cantik yang merupakan upaya mereka untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mengidentifikasi kebutuhan data dan potensi yang mereka miliki guna mengentaskan kemiskinan.
