Network
GALAMEDIA - Belum lama ini beredar sebuah surat dari Bupati Bandung, Dadang M. Naser kepada Presiden Joko Widodo. Surat itu berisi mengenai dukungan aspirasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori 35+ (GTKHNK 35+) agar secepatnya diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Surat yang ditandangani Bupati Bandung tertanggal 30 September 2020 itu juga berisi mengenai permohonan Pemkab Bandung kepada pemerintah pusat, agar mengalokasikan APBN untuk pembayaran gaji Guru dan Tenaga Pendidikan Honorer sesuai UMK.
Bupati Bandung membenarkan surat tersebut telah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Pemkab Bandung menginginkan agar para guru dan tenaga kependidikan menjadi pegawai negeri. Upaya tersebut sebagai bentuk perlindungan dari Pemkab Bandung tentang nasib guru dan tenaga pendidik honorer.
Baca Juga: Enam Jam Dalam Freezer Kamar Mayat, Dikira Meninggal Bayi Prematur Tak Sengaja Ditemukan Masih Hidup
"Di periode pertama Pak Joko Widodo sudah bagus sebetulnya untuk program honorer. Karena honorer tidak perlu dites atau diadu dengan pendatang baru. Kalau saat ini ada testing. Yang terakomodir menjadi ASN kebayakan yang baru," ucap Dadang Naser usai menunaikan Salat Jumat di Masjid Al Fathu, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat 23 Oktober 2020.
Dadang menginginkan Kemenpan RB agar turun tangan menangani masalah ini. Sehingga dalam pengangkatan dari tenaga honorer menjad ASN dipastikan tidak ada permainan sama sekali.
Yang terpenting kata dia, pengangkatan guru atau tenaga kependidikan menjadi ASN di Pemkab Bandung agar dilakukan tanpa testing. Namun, dilihat dari masa pengabdian, keprofesinolismean, hingga Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
Baca Juga: La Nina Timbulkan Hujan datang Lebih Cepat, Warga Kota Bandung Diminta Waspada
"Kami dorong agar diangkat secara otomatis tanpa testing. Jadi serahkan ke Pemkab Bandung. Kemenpan RB kami minta turun tangan agar tidak ada permainan dalam pengangkatannya," kata dia.
