Network
GALAMEDIA - Penyaluran bantuan sosial yang telah disalurkan dalam Jaring Pengaman Sosial (JPS) kini sedang dievaluasi pemerintah.
Pemerintah melakukan evaluasi terhadap penyaluran basos kuartal I-III, progres kuartal IV, serta rencana penyaluran bansos tahun 2021.
Sampai saat ini Progres penyaluran Bansos (Program Sembako, PKH, BST, Bansos Jabodetabek, Bansos beras KPM PKH, Bansos tunai KPM sembako) telah tersalur Rp 112,9 T (88,81% dari Rp 127,2 T).
Baca Juga: Pernyataan Mahfud MD Soal Habib Rizieq Shihab, FPI: Itu Hoaks dan Bohong
Namun hal ini tetap perlu penguatan penyaluran pemenuhan pagu program sembako hingga 20 juta KPM dan BST hingga 9 juta KPM hingga Akhir Tahun 2020.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menjelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, penyaluran bansos akan tetap diteruskan pada tahun 2021.
"Tentu saja dengan ada beberapa perubahan, baik perubahan alokasi perubahan kuota atau sistem penyaluran," tutur Menko PMK dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) secara daring, membahas Evaluasi Pelaksanaan Bansos Kuartal I-III, Progres Kuartal IV 2020 dan Rencana Penyaluran Bansos 2021, secara virtual, Jumat, 6 November 2020.
Baca Juga: Ngeri, Ini Ketangguhan Pesawat yang Jadi Incaran Prabowo
Beberapa program bansos reguler rencananya akan tetap dilaksanakan pada tahun 2021 seperti sebelumnya, yaitu program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta KPM dan Program sembako/bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk 18,8 juta KPM.
Sementara untuk bansos non reguler yang akan diberikan adalah Bansos Sosial Tunai (BST) yang jumlahnya ditingkatkan semula 9 juta KPM pada tahun 2020 menjadi 10 juta KPM di tahun 2021.
"Penyaluran tetap melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Desa dengan anggaran yang telah disepakati," katanya.
Baca Juga: Ini Peringatan Mahfud MD Bagi yang Akan Menjemput Habib Rizieq di Bandara
Muhadjir menuturkan, dalam RTM juga dilakukan pembahasan adjustment anggaran program bansos 2021 yang ada. Prioritas tambahan anggaran bansos 2021 adalah wilayah DKI diusulkan tetap diberikan bansos sembako dengan cakupan 1,3 juta KPM seperti semula dengan besar bantuan 300.000 per KPM per bulan.
Selain itu, adjustment anggaran untuk mempertahankan nilai indeks Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 Juta KPM di luar DKI Jakarta akan sama seperti tahun 2020, yaitu sebesar 300.000 per KPM per bulan.
Sementara untuk bansos beras bagi 10 juta KPM PKH, akan kembali dipertimbangkan penyalurannya pada tahun 2021.
Baca Juga: 6 November: Cut Nyak Dhien Meninggal Dunia, Eks Menkes Siti Fadilah Supari Lahir di Surakarta
"Bansos beras bagi 10 juta KPM PKH berlanjut tidaknya mempertimbangkan kondisi stok beras pada Bulog, dan pelaksanaannya tetap menunggu arahan presiden," terangnya.
Sementara terkait penyesuaian anggaran bansos, dia menyebutkan, nantinya akan dibawa ke Rapat Kabinet Terbatas dan keputusan penyesuaian anggaran akan diputuskan oleh Presiden.
"Kita harapkan awal November ini akan segera kita rapatkan dan akhir November kita harap sudah dibawa ke Rapat Terbatas. Dengan demikian, maka persiapan perencanaan bansos 2021 bisa dimulai sedini mungkin. Kita harapkan paling lambat awal Januari bisa segera disalurkan," tukasnya.
Baca Juga: Jangan Khawatir Punya Asam Urat, Coba Konsumsi Buah Ini dan Rasakan Khasiatnya
Muhadjir menerangkan, kunci keberhasilan bansos adalah data tepat sasaran. Kemensos akan memutahirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) besar-besaran pada tahun 2021. Menko PMK mengarahkan cakupan dan fungsi DTKS diperluas agar mencakup seluruh aspek pembangunan manusia dan kebudayaan.
"Sehingga bisa digunakan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga terkait, khususnya kementerian yang dibawah koordinasi Kemenko PMK. Ini harus disegerakan koordinasinya agar seluruh variabel yang dibutuhkan tercakup dalam DTKS," tuturnya.
Muhadjir menjelaskan, sistem pemutakhiran DTKS harus menggunakan cara yang terkini dan adaptif terhadap wilayah yang memiliki akses sulit.
Baca Juga: Israel Hancurkan Desa di Palestina, Ini Tanggapan PBB
"Dalam menyiapkan pemutahiran, harus ada pemetaan sulit tidaknya akses suatu wilayah. Mekanisme yang disiapkan harus punya terobosan terutama untuk wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kesulitan topografi geografis yang sulit," pungkasnya.
Untuk diketahui, RTM diikuti oleh Menteri Sosial Juliari P. Batubara, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti. Dibahas pula agar BLT DD salur hingga Desember 2020, untuk desa yang kehabisan dana desa agar diinventarisisasikan dan disalurkan melalui BST Kemensos.
Seperti halnya tambahan indeks BST non DKI dan tambahan bansos sembako DKI, maka keberlanjutan program BLT DD 2021 juga akan dibawa ke rapat terbatas untuk diputuskan oleh presiden.***
Sumber: RRI
