Network
"Kalau kemudian sektor-sektor pemerintah, dalam arti aset yang mesti dibangun, kita optimalkan dari anggaran kita, APBN. Sementara itu, pembiayaan yang bersumber dari investasi, itu hanya bersifat mendukung," jelas Ganjar.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahadiansyah menilai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur merupakan proyek besar dengan keuntungan besar untuk jangka panjang.
“Ya, kalau dari teori cost and benefit. Ya bisa cost-nya besar tapi benefitnya juga besar untuk jangka panjang. Kalau jangka pendek, costnya besar, benefitnya kecil,” katanya di Jakarta, Kamis (7/12).
Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti itu juga menyebut ada keuntungan lain yang didapat Indonesia jika meneruskan pembangunan IKN yakni kepercayaan dari dunia investasi.
“Ada benefit lain yang besar, kepercayaan investor internasional naik karena Indonesia berani melakukan pembangunan IKN di tengah situasi global yang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Baca Juga: Dada Rosada Sebut Wisuda Pertama Universitas Bandung Jadi Catatan Penting Sejarah
Siapkan Pembiayaan
Trubus menegaskan calon presiden yang menyatakan komitmen pada kelanjutan pembangunan IKN juga harus mempersiapkan perencanaan matang terkait pembiayaan.
Karena tantangan terberat IKN adalah soal pembiayaan. Sesuai amanat UU IKN, pembiayaan IKN diperoleh dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
“Kalau dalam UU IKN, pembiayaan IKN pembangunannya menggunakan sistem KPBU. Sekarang kalau dia berkomitmen ingin konsisten membangun ya berarti dia (capres) sudah punya perencanaan sudah punya program untuk mendatangkan investor. Karena tidak boleh kemudian semuanya APBN, jebol nanti," tegas Trubus.
