Network
Kemudian tantangan kedua dari Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jawa Barat menurut Hedi yakni kondisi akses internet yang belum merata.
“Hubungannya apa antara akses internet dengan pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada? Dalam pelaksanaan saat menghitung, KPU menggunakan aplikasi Sirekap. Nah di Jawa Barat itu sendiri masih ada daerah, bahkan banyak daerah yang harus kita akui, blank spot. Nah ini juga menjadi kendala bagi kami,” tuturnya menambahkan.
Baca Juga: KPU Menetapkan 150 Anggota PPK untuk Persiapan Pilkada November 2024
Hedi pun kembali membeberkan tantangan ketiga yakni kualitas SDM atau Sumber Daya Manusia yang menjadi petugas di lapangan. Sebab, SDM ini juga memegang peranan penting dalam pelaksanaan Pemilu termasuk Pilkada Serentak 2024.
“Karena DPT terbesar, otomatis jumlah TPS-nya pun akan banyak. Kami belum menetapkan berapa jumlah TPS di Pilgub Jabar kali ini. Yang pasti, ketika TPS itu banyak maka kebutuhan untuk mereka yang menjadi anggota KPPS banyak. Di 1 TPS itu ada 7 orang ditambah 2 orang hansip. Jadi 9 orang per TPS,” katanya lagi.
Rata-rata, lanjut Hedi, yang menjadi petugas KPPS itu pendidikannya khususnya di daerah-daerah tidak cukup tinggi.
“Sehingga tingkat pemahamannya terhadap aturan itu menjadi sedikit mengalami keterlambatan dalam menangkap apa yang kita sampaikan. Akibatnya, di TPS itu tidak sesederhana yang temen-temen lihat,” ucapnya lagi.
Kendati demikian, Hedi mengatakan KPU Jabar siap menjawab semua tantangan tersebut agar Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jawa Barat bisa berjalan lancar.
Keterbukaan Informasi saat Pilkada Serentak 2024
Pada pembukaan workshop tersebut, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu berharap KPU dan juga Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) bisa lebih terbuka terhadap pers sehingga transparansi informasi untuk masyarakat bisa terwujud.
