Network
GALAMEDIA - Pariwisata masih selalu diukur dengan konteks kunjungan wisatawan mancanegara/nusantara karena orientasinya masih ke peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Terutama saat ini direlasikan dengan penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang drastis selama kondisi pandemi covid19 saat ini. Setidaknya para kepala daerah selalu menekankan ini ke SKPD (para kepala dinas).
Bila pariwisata ditempatkan sebagai sektor strategis, maka perlu dilakukan penguatan komitmen yang konsisten yaitu dengan kelembagaan yang mantap, dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakannya.
Jika diukur dari tugasnya untuk mendatangkan PAD di satu sisi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas di sisi lainnya, maka perlu sumber daya yang lebih besar dan kuat dari yang dialokasikan sekarang.
Penguatan kelembagaan, selanjutnya dilakukan pula oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bukan hanya untuk stakeholders pelaku kepariwisataan yang bermain secara langsung (seperti PHRI, ASITA, HIPHI, PUTRI, ASPERAPI, dan lainnya).
Namun juga harus dapat menjangkau kelembagaan yang mendukung kepariwisataan secara keseluruhan (seperti: Transportasi wisata, Taksi, Lingkung seni, Kompepar, LSM, Organisasi Masyarakat, dan sebagainya).
Unsur penting dari destinasi adalah masyarakat yang ada dan tinggal didalamnya. Keberhasilan pariwisata kini tidak dapat hanya diukur dari penerimaan devisa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau lainnya.
Baca Juga: Mardani Ali Sera Tanggapi Soal KLB Partai Demokrat: Praktik Buruk Bagi Demokrasi, Pelecehan Hukum!
